Mewujudkan Kota Bogor sebagai Kota Layak Anak (KLA) butuh waktu, proses berkelanjutan dan juga dukungan peran serta banyak pihak di masyarakat. Dengan berbagai langkah yang telah dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bogor, pada tahun 2022, Kota Bogor telah meraih peringkat Nindya sebagai KLA. Masih dibutuhkan dua tahap lagi untuk bisa menjadi KLA dengan peringkat tertinggi.
Sebagai upaya memperbaiki peringkat KLA, baru-baru ini DP3A Kota Bogor menggelar program Penilaian Kelurahan Layak Anak. “Ini sebuah inovasi atau loncatan karena di 2022 ini Kota Bogor meraih predikat Nindya alias dua tahap lagi menuju predikat Kota Layak Anak (KLA),” ujar Sekretaris Daerah Kota Bogor, Syarifah Sofiah, ketika membuka Sosialisasi Penilaian Kelurahan Layak Anak, November lalu.
Sekda mengatakan, pada 2023 mendatang Pemerintah Kota Bogor menargetkan bisa naik peringkat dan mendapatkan predikat Utama. Untuk bisa mencapai target tersebut memang dibutuhkan inovasi dan loncatan. Diantaranya dengan menggelar Penilaian Kelurahan Layak Anak. Ini adalah sebuah upaya untuk mendorong terwujudnya wilayah kelurahan, sebagai kelurahan layak anak.”Karena yang terpenting, nafas kepedulian terhadap anak, perlindungan anak dan partisipasi anak tidak hanya di tumbuh di tingkat kota saja, tapi sampai di tingkat kelurahan dan keluarga,” lanjutnya.
Menurut Iceu Pujiati, Kepala DP3A Kota Bogor, penilaian Kelurahan Layak Anak juga merupakan upaya mendorong pemahaman lebih baik bagi aparat wilayah beserta warga masyarakatnya tentang konsep Kelurahan Layak Anak. “Dengan cara menangani aspek-aspek Kelurahan Layak Anak secara langsung, maka aparatur wilayah beserta masyarakat di sekitarnya, dapat lebih cepat memahami apa yang disebut sebagai Kelurahan Layak Anak,” kata Iceu. “Juga mereka dapat berkreasi dan berinovasi dalam berbagai upaya menjamin dan melindungi hak-hak hidup anak di wilayah masing-masing.” lanjutnya. Jika kelak beberapa kelurahan sudah dapat dikategorikan sebagai Kelurahan Layak Anak, maka dengan sendirinya perwujudan Kota Bogor sebagai Kota Layak Anak akan lebih cepat dicapai.
Dalam rangka itulah maka sepanjang November lalu berlangsung penilaian Kelurahan Layak Anak. Menurut Pejabat Fungsional Pemenuhan Hak Anak, DP3A Kota Bogor, Jajang Koswara, penilaian dilakukan dalam dua tahap. Pertama tahap penilaian administratif. Pada tahap ini 68 kelurahan di Kota Bogor diminta menyampaikan berbagai informasi dan data melalui aplikasi Siklabo atau Sistem Informasi Kota Layak Anak Kota Bogor. Tahap kedua penilaian melalui verifikasi lapangan. Seluruh proses penilaian melibatkan tim yang terdiri dari unsur Kementrian PPA, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, KPAI, PKK dan akademisi serta DP3A Kota Bogor.
Berdasarkan penilaian tahap awal, muncul 12 kelurahan yang berpotensi sebagai Kelurahan Layak Anak. Namun di tahap selanjutnya, hanya ada 9 kelurahan yang memenuhi kategori sebagai Kelurahan Layak Anak. Dari 9 kelurahan tersebut, 6 diantaranya masuk ke dalam kategori Kelurahan Layak Anak peringkat Pratama, 2 kelurahan peringkat Madya dan 1 kelurahan peringkat Nindya. Kelurahan mana saja yang mencapai peringkat-peringkat tersebut, akan diumumkan dalam beberapa waktu mendatang.
Lalu seperti apa wujud dari Kelurahan Layak Anak. Menurut Jajang, ada beberapa aspek yang telah berhasil mereka wujudkan. “Diantaranya adalah berfungsinya lembaga-lembaga di kelurahan tersebut dalam upaya mereka menjamin dan melindungi hak-hak anak, serta tersedianya sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam tumbuh kembang anak,” ungkapnya. Sarana dan prasarana dimaksud diantaranya adalah ruang-ruang terbuka hijau atau taman yang tersedia bagi anak-anak untuk beraktivitas. Terdapat sanggar-sanggar dan lembaga pendidikan formal dan non formal untuk mengembangkan potensi dan minat anak. Lalu Posyandu sebagai lembaga pemantau kesehatan anak dan lain sebagainya.
Sedangkan lembaga yang tersedia, diantaranya adalah Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dan Forum Anak tingkat kelurahan. Kedua lembaga ini dibangun dan diaktifkan oleh warga masyarakat setempat, sebagai sarana perwujudan peran serta masyarakat dalam berabagai upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan hak anak. “Ada dua fungsi utama pada kedua lembaga tersebut, yaitu sebagai pelopor dan sebagai pelapor,” lanjut Jajang.
Pelopor yang dimaksud adalah lembaga berinisiatif untuk memberikan pemahaman terhadap warga masyarakat tentang hak-hak anak. Juga memberikan perlindungan terhadap anak-anak dari berbagai kemungkinan kejadian buruk yang menimpa anak-anak, diantaranya seperti kekerasan dalam rumah tangga dan perundungan terhadap anak. “Aktifitas dan pergerakan mereka berorientasi pada upaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak anak dan perlindungan anak,” jelas Jajang.
Sebagai pelapor, kedua lembaga ini adalah lembaga yang berperan untuk menyampaikan laporan kepada pihak berwajib jika ditemukan adanya kasus-kasus yang melibatkan anak sebagai korban. Juga mereka berperan memperjuangkan anak-anak untuk mendapatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang memadai. PATBM keanggotaannya adalah orang-orang dewasa, dan Forum Anak keanggotaannya adalah anak-anak setempat yang berusia rata-rata 12 sampai dengan sebelum 18 tahun.
Tentu ada komponen-komponen lain yang perlu diaktifkan di lingkungan kelurahan, untuk mendorong sebuah kelurahan dapat dikategorikan sebagai Kelurahan Layak Anak. Jadi masih panjang perjuangan yang diperlukan. Tetapi upaya yang konsisten, terarah dan berkelanjutan, diyakini dapat mengakselerasi munculnya kelurahan-kelurahan yang dapat disebut Kelurahan Layak Anak. Semoga hal itu dapat terwujud di Kota Bogor. (Advertorial)