Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menggelar acara Temu Bisnis Suryakencana bersama Grab di Hotel Salak The Heritage, Jumat (17/6/2022). Pertemuan ini membahas kelanjutan penataan sepanjang jalan Suryakencana.
Wali Kota Bogor, Bima Arya hadir bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Syarifah Sofiah didampingi jajaran perangkat daerah dan aparatur wilayah terkait.
Sementara dari pihak Grab diantaranya Direktur Bisnis Grab Indonesia, Iki Sari Dewi, Direktur Territory Affairs Grab Indonesia, Uun Ainurrofiq dan yang lainnya.
Keterlibatan Grab dalam program revitalisasi kawasan Suryakencana menurut Bima Arya sebagai match maker atau ‘Mak Comblang’ yang mendatangkan tenant-tenant yang sesuai dengan data dari Grab dan memiliki nilai prospektif, paling banyak customernya serta paling cocok dengan Surken. Tenant-tenant yang didatangkan pihak Grab didominasi berasal dari lokal.
“Kita ingin memaksimalkan potensi ekonomi yang ada di Suryakencana dan ini juga kelanjutan dari program revitalisasi Surken. Setelah kita data, ada hampir 50 bangunan kosong di kawasan Surken yang akan kita isi untuk tempat-tempat usaha, bisa kuliner atau tempat usaha yang lain,” kata Bima Arya.
Program penataan dan revitalisasi yang dilaksanakan Pemkot Bogor bertujuan untuk lebih menghidupkan kawasan Suryakencana menghadapi beberapa persoalan yang terus diselesaikan melalui kolaborasi dan sinergi antar perangkat daerah maupun dengan sektor swasta.
“Kita ingin agar maksimal di situ dan kita harus mengatur di kawasan Surken operasionalnya sampai jam berapa. Tinggal PR kita adalah membuat regulasinya yang mengatur terkait kebersihan, pajaknya bagaimana, kemudahannya apa dan memastikan parkirnya tidak bermasalah. PR yang utama di Kota Bogor adalah parkir,” jelas Bima Arya.
Untuk pengawasan dan pengamanan kawasan Suryakencana, Bima Arya menyampaikan akan memberdayakan dan melibatkan warga sekitar melalui satu sistem yang dibangun, yakni Punggawa Surken. Warga Suryakencana yang tergabung dalam Punggawa Surken akan dibagi dalam beberapa blok.
“Dari warga, oleh warga dan untuk warga. Jadi warga yang mengelola karena kita menyadari personel Satpol PP yang dimiliki Kota Bogor jumlahnya terbatas,” katanya.