Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bogor menggelar rapat evaluasi tingkat kecamatan dalam program Sembako 2022 di Taman Ekspresi, Jalan Jalak Harupat, Kota Bogor, Rabu (14/9/2022).
Rapat ini dihadiri ratusan agen, e-warung, pendamping serta pengawas Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebesar Rp 200 ribu dari Kementerian Sosial (Kemensos) dalam bentuk sembako.
“Jadi kami lakukan pembinaan bagi para agen-agen penyalur sembako, pendamping dan pengawas agen untuk terus mengingatkan mereka melakukan tugasnya masing-masing sesuai dengan aturan yang berlaku. Mulai dari segi kualitas, jumlah produk, kuantitas dan waktunya,” ujar Kepala Dinsos Kota Bogor, Fahrudin.
Fahrudin mengatakan, BPNT ini disalurkan melalui BNI 46 sebagai bank Himbara. Dari BNI 46 bantuan uang sebesar Rp 200 ribu di transfer ke rekening penerima bantuan. Uang ini kemudian harus dibelanjakan penerima bantuan di agen atau e-warung yang sudah ditunjuk BNI 46.
“Penerima akan menerima sembako sesuai jumlah nominalnya yakni Rp 200 ribu terdiri dari beras (karbohidrat), telur dan daging ayam (protein), sayur dan buah (vitamin dan mineral),” terangnya.
Di Kota Bogor jumlah penerima BPNT sebanyak 60 ribu warga dan jumlah e-warung serta agen penyalur sembako ada 135 di seluruh Kota Bogor. Fahrudin menyebut, sejauh ini jumlah agen dan e-warung masih mencukupi karena tidak ada keluhan dari penerima manfaat.
Dinsos Kota Bogor hanya sebagai Tim Koordinasi saja saat bantuan sosial ini sudah turun dari pemerintah pusat, baik melalui BNI 46 atau Kantor Pos.
“Jika ada agen atau e-warung yang menyalahi aturan dan terbukti saat kami tinjau ke lapangan, kami akan melakukan pembinaan terlebih dahulu agar mereka tidak lagi melakukan itu, namun kalau masih terus terjadi kami bisa memberikan rekomendasi ke BNI 46 untuk membatalkan agen atau e-warung sebagai penyalur secara permanen,” jelasnya.
Di tempat yang sama, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Syarifah Sofiah mengatakan, pada kondisi sekarang ini semua harus mempunyai rasa kepedulian, karena kenaikan BBM ini sangat berat. Ini harus menjadi perhatian dan kepedulian agar program bantuan sosial pemerintah sampai tepat waktu dan tepat jenis kepada masyarakat.
“Banyak program yang digulirkan, terbaru ada BLT subsidi BBM, bantuan tenaga kerja yang gajinya dibawah Rp 3,5 juta dan untuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tetap berjalan yang diharapkan dapat meringankan beban masyarakat,” tuturnya.
Sekda menuturkan, meski ada kenaikan BBM, e-warung dan agen tidak boleh menjual barang melebihi dari harga eceran tertinggi, tidak boleh mengurangi kualitas produk dan tentunya memenuhi syarat yang dianjurkan pemerintah,yakni produk lengkap gizi mulai dari karbohidrat, protein, vitamin dan mineral.
“Melalui e-warung turut menyukseskan program penurunan angka stunting, karena kalau belanjanya sesuai dengan komposisi dari pemerintah, tidak ada lagi anak terlahir stunting karena gizinya terpenuhi,” katanya.