Barayanews.co.id – Pemberlakuan Pembatas Sosial Berskala Besar (PSBB) pada Rabu (15/4/2020) mendatang membuat masyarakat harus taat patuh pada kebijakan baru tersebut, demi memutus mata rantai penyebaran wabah Corona Virus Disease (Covid-19).
Terkait kebijakan yang akan berlaku ini, pelanggar dikenakan sanksi pidana, denda ratusan juta hingga pencabutan izin usaha diberlakukan kepada pihak yang mengabaikan regulasi tersebut.
Terkait hal tersebut, Kabag Hukum dan HAM Kota Bogor Alma Wiranta menyampaikan terkait sanksi pidana yang akan diterapkan di Kota Bogor dalam pelaksanaan PSBB, berdasarkan UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan yang didalamnya termasuk PSBB, sebagaimana di Pasal 92 dan 93 dapat menjerat bagi masyarakat yang tidak patuh.
“Dalam pasal 93 berbunyi setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan wilayah sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, diancam. Pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100 juta,” ungkap Alma.
Alma menyampaikan, selain pidana ini ada juga tindak pidana yang diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Pasal 212, 216 dan 218, ketentuan tersebut mengatur setiap orang yang tidak patuh dengan peraturan untuk tetap berkerumun setelah ada perintah untuk membubarkan diri, maka dapat ditindak dengan Tipiring berupa denda, jika pelakunya adalah badan usaha yang dilarang untuk berkegiatan maka dapat dijatuhi pencabutan izin usahanya.
“Terhadap payung hukum pengaturan sanksi tersebut kami masukkan pengaturannya di Perwali tentang Pelaksanaan PSBB dalam penanganan Covid-19 di Kota Bogor, Nomor 30 tanggal 13 April 2020,” tegasnya.