BOGOR – Asisten Deputi Koordinator Administrasi Wilayah dan Kependudukan Kemenko Politik dan Keamanan (Polkam), Kartika Adi Putranta, didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Denny Mulyadi, bersama jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor meninjau pelaksanaan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan sosialisasi perlindungan sosial (perlinsos) di Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Rabu (16/9/2026).
Kartika mengatakan, kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan pelaksanaan aktivasi IKD dan sosialisasi perlinsos berjalan dengan baik. Ia juga melihat antusiasme masyarakat dalam mengikuti kegiatan tersebut.
“Kami melihat aktivasi IKD dan sosialisasi perlinsos di sini cukup bagus. Aktivasi IKD ini guna mendukung perlinsos dan kepentingan lainnya. Bersama Pak Sekda Kota Bogor kami memastikan bahwa program ini berjalan,” ujar Kartika.
Ia menambahkan, dalam pelaksanaan di lapangan masih ditemukan beberapa hal yang perlu diperbaiki. Salah satunya terkait data warga yang tidak sesuai, namun dapat ditindaklanjuti melalui aplikasi sanggah, sehingga masyarakat tetap mendapatkan pelayanan.
“Masih ada kekurangan di sana-sini, merupakan sesuatu yang wajar, karena program ini masih baru. Namun pemerintah terus berupaya memaksimalkan dan memperbaiki pelaksanaannya,” katanya.
Kartika menegaskan, aktivasi IKD bukan hanya bagian dari pelayanan dasar, tetapi menjadi dasar dari berbagai pelayanan ke depan. Seluruh layanan nantinya akan terintegrasi melalui IKD, sehingga masyarakat yang telah melakukan aktivasi tidak perlu khawatir kehilangan akses terhadap bantuan pemerintah.
Ia juga mengingatkan masyarakat untuk menjaga keamanan data pribadi, khususnya terkait penggunaan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
“Jangan membiasakan meminjamkan KTP kepada orang lain, karena itu merupakan data pribadi. Kalau dipinjamkan sembarangan akan menimbulkan permasalahan, bisa disalahgunakan untuk pinjaman online (pinjol) atau kepentingan pribadi yang berdampak negatif bagi pemilik KTP,” jelasnya.
Terkait perlindungan sosial, Kartika menyampaikan bahwa cakupan wilayah program tersebut terus diperluas. Awalnya program ini dilaksanakan di 53 daerah, kemudian berkembang menjadi 259 daerah, dan diharapkan seluruh wilayah dapat terlayani pada akhir tahun.
Sementara itu, Sekda Kota Bogor, Denny Mulyadi, mengatakan pelaksanaan aktivasi IKD dan sosialisasi perlinsos masih dalam tahap transisi. Pemkot Bogor terus melakukan berbagai perbaikan untuk mempercepat masyarakat dalam melakukan aktivasi IKD.
“Untuk aktivasi IKD dapat dilakukan secara mandiri oleh warga yang memiliki telepon pintar dan memahami teknologi. Namun bagi lansia, warga yang kurang memahami teknologi, maupun kelompok rentan, Pemkot Bogor menyiapkan agen-agen yang akan membantu proses aktivasi, termasuk dengan mendatangi tempat tinggal warga yang membutuhkan,” ujar Denny Mulyadi.
Ia menjelaskan, agen perlinsos akan melibatkan berbagai unsur yang memiliki potensi di tingkat kelurahan, seperti RT, RW, kader posyandu, karang taruna, hingga pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).
“Dilakukan inventarisasi data dari masing-masing kelurahan untuk mengetahui potensi yang dapat didata melalui agen maupun warga yang akan melakukan aktivasi secara mandiri. Semoga Kota Bogor dapat lebih cepat dalam meningkatkan jumlah warga yang mengaktivasi IKD,” katanya.
Denny Mulyadi menyebutkan, hingga saat ini sebanyak 75 ribu warga Kota Bogor telah melakukan aktivasi IKD dari target 250 ribu warga.
“Data yang diterima hingga hari ini sudah ada 75 ribu dari target 250 ribu yang mengaktivasi. Semoga jumlahnya terus meningkat,” pungkasnya.
Kegiatan tersebut ditutup dengan kunjungan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bogor.