BOGOR – Komisi IV DPRD Kota Bogor menggelar rapat kerja bersama Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Perdagangan, dan Perindustrian (Dinkukmdagin) Kota Bogor, Selasa 27 Januari 2026.
Rapat yang berlangsung di ruang Komisi IV dipimpin oleh Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor Fajar Muhamad Nur, Wakil Ketua Asep Nadzarullah, Sekretaris H. Subhan, serta anggota Komisi IV lainnya yakni Mulyani, Rozi Putra, Zakiyatul Fikriyah Al-Aslamiyah, Drh. H. Tri Kisowo Jumino, Dedi Mulyono dan Banu Lesmana Bagaskara, membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2026 sekaligus sejumlah isu strategis daerah.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Fajar Muhamad Nur, mengatakan pembahasan tidak hanya berfokus pada anggaran, tetapi juga menyoroti kondisi harga kebutuhan pokok yang belakangan mengalami kenaikan, terutama daging, yang dinilai berpotensi memicu inflasi.
“Kita membahas rencana kerja anggaran 2026, termasuk isu strategis seperti harga pasar dan inflasi. Beberapa waktu terakhir harga daging naik dan ini perlu menjadi perhatian bersama,” ujarnya.
Fajar menekankan pentingnya langkah antisipasi dari Dinkukmdagin, khususnya menjelang Hari Raya Idulfitri.
Ia khawatir lonjakan harga dapat berdampak pada turunnya daya beli masyarakat serta menimbulkan persoalan sosial.
“Kami butuh informasi terkait langkah penanggulangan dari dinas. Apalagi menjelang Lebaran, jangan sampai kenaikan harga membebani masyarakat karena daya beli menurun,” katanya.
Selain persoalan harga bahan pokok, Komisi IV juga membahas arah regulasi yang dapat mendorong peningkatan penyerapan tenaga kerja di Kota Bogor.
Menurut Fajar, meskipun nilai investasi di Kota Bogor terus meningkat setiap tahun, serapan tenaga kerja dinilai masih belum optimal.
“Kami juga membahas regulasi apa yang bisa diambil untuk mendorong penyerapan tenaga kerja. Investasi naik, tapi tenaga kerja belum terserap maksimal,” jelasnya.
Ia menegaskan perlunya kolaborasi lintas perangkat daerah, mulai dari Dinkukmdagin, Dinas Ketenagakerjaan, hingga dinas terkait lainnya, guna merumuskan solusi yang komprehensif, termasuk kemungkinan penyusunan regulasi yang lebih detail.
“Kolaborasi antar dinas penting untuk mencari solusi. Jika diperlukan, regulasi yang lebih detail akan kita dorong. Saat ini kami masih mengumpulkan informasi sebagai dasar arah kebijakan,” tambah Fajar.
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor, Tri Kisowo Jumino, menambahkan bahwa penguatan UMKM juga menjadi fokus utama dalam rapat tersebut.
Komisi IV mendorong Pemerintah Kota Bogor agar lebih aktif meningkatkan kapasitas pelaku UMKM di tengah tantangan ekonomi saat ini.
“Kami mendorong Pemkot Bogor, khususnya dinas terkait, agar lebih berperan aktif meningkatkan kapasitas UMKM,” ujarnya.
Tri menilai dibutuhkan kreativitas dan terobosan program dari pemerintah daerah, serta kolaborasi dengan berbagai pihak seperti swasta, akademisi, dan media untuk mendukung promosi serta pengembangan usaha kecil menengah.
“Dengan kondisi ekonomi sekarang, perlu kreativitas dan terobosan. Kolaborasi dengan swasta, akademisi, pemerintah, dan media juga penting untuk mempromosikan UMKM Kota Bogor,” katanya.
Ia juga mengungkapkan bahwa jumlah UMKM Kota Bogor yang telah terdaftar dalam sistem Online Single Submission (OSS) melalui aplikasi SOLUSI (Sistem Operasional Layanan Usaha dan Sarana Promosi) milik Dinkukmdagin mencapai sekitar 72 ribu pelaku usaha.
Komisi IV, lanjut Tri, meminta akses terbatas terhadap data tersebut untuk mendukung fungsi pengawasan dan pembinaan agar UMKM dapat naik kelas.
“Kami meminta akses terbatas, hanya untuk melihat data. Ini penting agar UMKM bisa didorong naik kelas. Mudah-mudahan data yang kami minta segera dilengkapi oleh dinas,” pungkasnya.