Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara (Badiklat PKN) BPK RI melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor.
Kunjungan kerja ini dalam rangka menyampaikan informasi terkait program diklat yang diselenggarakan secara reguler dan bisa diikuti seluruh Pemerintah Kota/Kabupaten dan Provinsi di Indonesia.
Rombongan diterima Plh. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Irwan Riyanto di Paseban Surawisesa, Balai Kota Bogor, Rabu (20/7/2022).
Sekretaris Inspektorat Kota Bogor, Anne Dewiana Rulianti mengatakan, sejauh ini belum ada kerja sama antara Pemkot Bogor dengan Badan Diklat PKN BPK RI. Namun memang ada kebutuhan diklat yang mekanismenya diselenggarakan Pemkot Bogor dengan narasumber dari Badan Diklat PKN BPK RI. Sehingga akan dilakukan pembahasan lebih lanjut dan mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS).
“Selama ini untuk kegiatan pelatihan atau peningkatan kompetensi aparatur Kota Bogor di Pusdiklatwas BPKP Ciawi,” ujarnya.
Di tempat yang sama, Analis Kepegawaian Madya Badiklat PKN BPK RI, Ovi Meirina mengatakan, kunjungan ini untuk memperkenalkan Badiklat PKN BPK RI yang tidak hanya menyelenggarakan pelatihan untuk internal pegawai BPK saja, namun juga menggelar program pelatihan untuk pihak eksternal BPK dalam hal ini pemerintah daerah (pemda).
“Kami sudah lama menyelenggarakan pelatihan untuk pihak eksternal, namun ternyata masih banyak pemerintah daerah yang belum mengenal Badiklat PKN BPK. Jadi kami merasa perlu untuk melakukan promosi dan memperkenalkan diri,” ujarnya.
Ia menuturkan, pelatihan yang ada di Badiklat PKN BPK RI mencakup pelatihan untuk pengelolaan keuangan, manajemen dan soft skill. Dengan melaksanakan pelatihan di Badiklat PKN BPK RI dapat bersama-sama mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang lebih baik dan menambah kompetensi.
Disamping itu, pemerintah daerah pun bisa mengusulkan topik lain diluar topik yang disediakan Badiklat PKN BPK RI, tentunya sesuai kemampuan Badiklat.
“Kami harap bisa memperluas kerja sama antara Badiklat PKN BPK RI dengan seluruh pemerintah daerah, sehingga sama-sama bisa mewujudkan pengelolaan keuangan yang lebih baik,” katanya.