BOGOR – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar Konsultasi Publik Penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Kota Bogor tahun 2023 – 2028 di Ruang Studio PWK, Gedung Fakultas Teknik Universitas Pakuan, Rabu (13/9/2023).
Dalam kegiatan tersebut hadir tim teknis KRB, BMKG wilayah Jawa Barat, IPB University, PMBG dan BBWS Ciliwung – Cisadane.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Syarifah Sofiah saat membuka kegiatan menyampaikan, kajian risiko bencana merupakan hal penting karena Kota Bogor memerlukan resilience atau ketangguhan terhadap potensi bencana.
Dari data 2017, 2018, 2019 hingga 2020, data bencana alam di Kota Bogor cukup tinggi.
“Sehingga kota ini perlu resilience daya tahan bencana. Jadi daya tahan ini tidak hanya pada survei lapangan. Jadi kita melihat juga mitigasi apa yang harus kita lakukan, kemudian jalur evakuasi dan sebagainya,” katanya.
Dengan melihat data potensi bencana, dan bencana alam yang pernah terjadi di Kota Bogor dengan melibatkan para ahli dari akademisi dan instansi terkait, Kota Bogor mencoba mempelajari dan menyusun dokumen KRB sehingga bisa melihat Kota Bogor lebih detail dari sisi kerawanan bencana.
“Sehingga yang perlu kita lakukan adalah perencanaan. Kita amankan kota ini untuk juga melakukan apa yang bisa dilakukan dari sisi resielience, mitigasi, jalur evakuasi, penanganan dan sebagainya,” kata Sekda.
Dekan Fakultas Teknik Universitas Pakuan, Singgih Irianto mengatakan, penyusunan dokumen KRB ini berjalan on schedule, baik dari sisi waktu maupun substansi.
Substansi yang dalam pembahasan diantaranya adalah bencana yang menjadi prioritas di Kota Bogor. Karena lanjut Singgih, dalam menyusun dokumen ini juga harus diselaraskan dengan pedoman nomenklatur yang ada di BNPB.
Secara umum bencana yang terjadi di Kota Bogor adalah banjir, tanah longsor, kebakaran pemukiman, angin puting beliung dan pohon tumbang.
Sekretaris Bappeda Kota Bogor, Agnes Andriani Kartika Sari mengatakan, tahun 2023 – 2024 Bappeda menjadi leading sektor penyusunan dokumen KRB yang juga akan menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan jangka panjang.
“Ini harus kita siapkan di 2024 untuk RPJMD 2026 – 2030. Bersamaan itu pula dengan adanya aturan Pilkada Serentak ada masa transisi 2025 – 2026 ini juga kami harus menyusun rencana pembangunan daerah, 2025 – 2026 disamping rutinitas kami menyusun rencana tahunannya,” katanya.
Kajian kajian ini lanjut Agnes diperlukan untuk penyusunan tersebut.
Terkait indikator kerawanan kebencanaan di Kota Bogor, realisasinya mencapai 0,71 dengan kategori sedang. Untuk indeks risiko bencananya dan untuk ketahanan daerah berada di posisi 0,74 yang ada pada tingkatan sedang.
“Karena itu memang kita harus waspada dan bagaimana kita harus memitigasi ini. Sehingga ketika ada kajian risiko bencana ini harapannya sebelum terjadi bencana kita sudah bisa melakukan mitigasi dengan baik,” ujarnya.
Dalam kajian ini juga akan memunculkan rekomendasi-rekomendasi jangka menengah maupun jangka panjang hingga rencana tahunan sebagai resilience dalam kota.
“Tahapannya sudah dilakukan mulai bulan Juni, sudah dilakukan dua kali FGD, menghadirkan tim teknis dan stakeholder dari kementerian terkait dan sudah dilakukan secara intensif asistensi dengan BNPB, bahkan tim sering membantu kita dalam memberikan rekomendasi dalam kajian ini,” kata Agnes.
Ia berharap kajian ini bisa rampung dalam waktu dua bulan ke depan sehingga bisa memberikan data yang lengkap.