BOGOR – Komisi I memulai pembahasan KUA-PPAS 2024 dengan membedah anggaran di wilayah, Rabu (9/8). Dalam rapat kerja bersama SKPD dan camat se-Kota Bogor, Ketua Komisi I, Heri Cahyono dapat memastikan bahwa anggaran di wilayah naik. Salah satu kenaikan anggaran di sektor pos BOP untuk RT, RW dan LPM di wilayah.
“Alhamdulillah aspirasi pengurus wilayah dapat direalisasikan. Meski hanya mengalami kenaikan Rp50 ribu per orang, namun ini sudah menjadi sinyal bagus dan semoga kedepannya bisa ditambah lagi,” ujar Heri.
Sebagai contoh, Heri merinci di Kecamatan Bogor Utara anggaran yang disiapkan untuk BOP RT, RW dan LPM sebesar Rp3 miliar. Nantinya anggaran ini akan dibagikan ke pengurus RT, RW dan LPM yang jumlahnya mencapai 681 orang. Ia pun berharap dengan adanya kenaikan dana BOP ini, dapat menjadi penyemangat bagi para pegnurus di wilayah.
“ini merupakan bentuk apresiasi kami untuk para pengurus wilayah dan kami harap dapat meningkatkan semangat juang para pengurus di wilayah,” terang Heri.
Tak hanya itu, Dalam rapat pembahasan KUA-PPAS 2024 ini, Heri juga menyebutkan anggaran di tingkat Kecamatan dan Kelurahan juga mengalami kenaikan. Meski tidak dapat merinci, namun Heri memastikan pemerataan pembangunan di wilayah terluar Kota Bogor akan dirasakan di 2024 nanti.
“Tentunya kami ingin memastikan anggaran yang ada di Kota Bogor ini bisa dirasakan oleh seluruh wilayah yang ada di Kota Bogor sehingga pembangunan tidak hanya terpusat di tengah Kota Bogor saja,” tutupnya.
Perihal kenaikan BOP RT, RW dan LPM ini mulai menemukan titik terang saat dilaksanakannya Musrenbang Tingkat Kecamatan Bogor Utara di awal 2023.
Dalam sambutannya, Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto meminta agar diakhir periode kepemimpinannya, Walikota Bima Arya dapat menaikkan insentif untuk pengurus wilayah seperti RT RW.
“Pak Wali, kita sangat terbantu oleh kinerja ujung tombak di wilayah. RT, RW, LPM, kader Posyandu, Posbindu dan lain sebagainya, merupakann suksesor dari program pelayanan dan pembangunan. Tapi sudah hampir 6 tahun ini belum naik insentifnya. Jadi di RAPBD 2024 sebagai tahun terakhir perencanaan dari Pak Wali dan DPRD periode ini, kita perlu berikan apresiasi untuk beliau-beliau,” tegas Atang.
Menimpali hal itu, Walikota Bogor Bima Arya meminta kepada Kepala Bappeda yang juga turut hadir untuk menghitung dan merumuskan kenaikan BOP yang bisa dianggarkan.
Anggaran Bantuan Hukum
Selain anggaran wilayah, pembahasan KUA PPAS 2024 antara Komisi 1 dan Pemerintah Kota Bogor juga membahas tentang ketersediaan anggaran bantuan hukum bagi masyarakat miskin.
Anggota Komisi I DPRD Kota Bogor, Endah Purwanti menyoroti perihal turunnya anggaran bantuan hukum untuk masyarakat miskin. Berdasarkan data yang disampaikan oleh Bagian Hukum pada Setda Kota Bogor, pagu anggaran untuk bantuan hukum bagi masyarakat miskin hanya Rp100 juta.
“Ini menjadi sesuatu yang tentu kami atensi ya, mengingat program bantuan hukum untuk masyarakat miskin kan baru saja digalakkan lagi, masa anggarannya malah turun. Kami akan memperjuangkan agar anggaran ini bisa kembali ke angka normal atau bahkan naik,” jelas Endah.
Tak hanya itu, Endah juga memastikan untuk meningkatkan anggaran di Bagian Hukum untuk penyelesaian Perwali yang masih mangkrak. Sebab berdasarkan rapat terakhir antara DPRD Kota Bogor dengan Pemkot Bogor, masih ada ratusan Perwali yang belum diterbitkan dan hal tersebut butuh dorongan anggaran untuk penyelesaiannya.
“Kami harap di 2024 nanti tidak ada lagi tuh PR perwali yang belum terbit. Karena kami ingin Perda yang sudah ada bisa dijalankan beserta dengan turunan hukumnya berupa Perwali,” pungkasnya.