“KADER PDI PERJUANGAN ADALAH KADER YANG SELALU MENGEDEPANKAN SEMANGAT PERSATUAN DAN KESATUAN TANPA MEMANDANG SUKU, RAS, AGAMA, JENIS KELAMIN, STATUS SOSIAL”
BOGOR – Anggota DPR RI, Arteria Dahlan yang viral di berbagai media akibat pernyataannya meminta Jaksa Agung memecat salah seorang Kajati yang menggunakan bahasa Sunda dalam sebuah rapat.
Hal yang dianggap rasis tersebut sontak membuat masyarakat Jawa Barat geram. Tokoh politik, berbagai komunitas budaya, organisasi massa, dan masih banyak elemen tak henti-hentinya menghujat wakil rakyat tersebut.
Sejumlah rekan dan sayap partai pun turut berkomentar dan mendesak agar Arteria Dahlan meminta maaf atas pernyataannya tersebut.
Seperti yang dikatakan Ketua Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) Kota Bogor, Banu Lesmana Bagaskara. Menurutnya, pernyataan Arteria Dahlan tersebut tidak mencerminkan sikap PDI Perjuangan.
“Ucapan tersebut terbukti telah melanggar kode etik dan disiplin organisasi partai bahkan DPP Partai telah memberikan sanksi,” tegas Banu.
Ketua sayap partai PDI Perjuangan itu juga mengungkapkan, kader partai berlambang banteng itu adalah kader yang selalu mengedepankan semangat persatuan dan kesatuan tanpa memandang suku, ras, agama, jenis kelamin, status sosial.
“Kami kader partai menjunjung tinggi kode etik, perbedaan suku ras dan agama bukan hambatan untuk menjalin peraatuan dan kesatuan,” imbuhnya.
“Sehingga kami menghormati setiap keberagaman budaya dan bahasa sebagai sumber kekayaan bangsa Indonesia, termasuk bahasa Sunda,” tambah dia.
Sebagai sesama kader partai, dirinya berharap agar siapapun kader yang duduk sebagai anggota legislatif maupun eksekutif dapat menjadi contoh yang baik dengan menjaga lisan dan perilakunya.
Sebelumnya, Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Ono Surono mengunggah sebuah video di media sosial yang berisi bahwa PDI Perjuangan menghormati masyarakat Sunda termasuk bahasanya.
Di beberapa media massa pun, Ia meminta agar yang bersangkutan meminta maaf karena kegaduhan yang terjadi karena ucapannya yang dianggap melukai masyarakat Jawa Barat.