Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dibawah pimpinan Bima Arya dan Dedie A. Rachim tinggal selangkah lagi menuju akhir jabatannya. Selama tiga tahun banyak hal yang sudah dilaksanakan, namun juga terdapat beberapa hal yang harus dituntaskan.
Tahun 2023 adalah tahun ke-4 periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2019-2024. Periode RPJMD ini adalah masa yang berat. Serangan pandemi Covid-19 telah mengubah semuanya.
Begitu kata Wali Kota Bogor, Bima Arya saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD Tahun 2023 Kota Bogor di Braja Mustika Convention Centre, Kecamatan Bogor Barat, Kamis (24/3/2022).
“Tantangan ekonomi tahun 2023 adalah normalisasi pasca pandemi Covid-19, peningkatan investasi, dan peningkatan pendapatan daerah. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2021 sebesar 76,59, di atas Jawa Barat sebesar 72,45, namun mempunyai angka pertumbuhan tertinggi di Jawa Barat. Target RPJMD tahun 2023 sebesar 77,75 poin,” urai Bima Arya.
Tak berhenti sampai disitu, persentase Stunting tahun 2021 sebesar 7,44 persen atau setara dengan 6.311 balita, turun dari tahun 2020 sebesar 10,5 persen. Target RPJMD pada tahun 2023 sebesar 10 persen.
“Jadi sebenarnya tahun 2021 sudah di bawah target RPJMD,” katanya.
Sambung Bima Arya, dengan tetap optimis laju pertumbuhan ekonomi diprediksi pada tahun 2023 tumbuh menjadi 5,53 persen. Maka tema pembangunan tahun 2023 adalah ‘Pemantapan Daya Saing Daerah dengan Mendorong Penguatan Ekosistem Inovasi Daerah’.
“Inovasi harus didorong dan difasilitasi agar memperluas lapangan kerja, sehingga pertumbuhan ekonomi semakin meningkat. Kota Bogor sebagai kota yang mempunyai daya saing yang tinggi khususnya sektor perdagangan jasa khususnya pariwisata,” tegasnya.
Wali Kota memaparkan, ada beberapa penuntasan program prioritas tahun 2023 yang harus dilaksanakan. Paling utama dan prioritas adalah masalah transportasi. Hingga akhir tahun ini, Bima Arya mengatakan, sudah tidak ada lagi angkot di pusat kota. Yakni dengan konversi buy the service (BTS) dimaksimalkan (koridor maupun jumlah bus), dan atau izin angkutan yang sudah expired diberhentikan. Promosi dan edukasi BTS juga ditingkatkan.
Yang kedua yang tak kalah penting adalah revitalisasi dan peningkatan pasar – pasar tradisional. Mulai dari Pembangunan Plaza Bogor maupun pemberian insentif bagi pedagang.
Selanjutnya adalah pembangunan Jalan Protokol Alternatif, seperti jalur R2 dan R3. Sejalan dengan itu, pembangunan jalur pejalan kaki atau pedestrian juga harus dimaksimalkan. Selain menata kota, kata Bima Arya, pedestrian juga merubah kultur masyarakat.
“Lalu penataan kawasan Stasiun Kereta Api (KA). Dari trotoar Dewi Sartika seberang Alun-alun sampai Kawasan Blok A, C, D serta pembangunan Masjid Agung. Tahun depan, kita targetkan Masjid Agung sudah bisa dipakai untuk ibadah,” serunya.
Pembangunan lainnya yakni ada di sektor kampung wisata, seperti kampung Ecoriparian Sukaresmi dan Kampung Arab/Empang (alun-alun Empang). Lalu Museum, pembangunan Museum Pajajaran di Batutulis, pembangunan Museum di Perpustakaan. Pembangunan GOR di setiap kecamatan, dan beasiswa mahasiswa.
“Kolaborasi prioritas pembangunan antar pihak baik pemerintah, DPRD maupun masyarakat termasuk swasta sangat berperan penting dalam kesuksesan pembangunan. Banyak program yang menimbulkan pro dan kontra. Tetapi kita harus tetap semangat dan optimis, bahwa program-program yang dilaksanakan tertib hukum, tertib administrasi dan tepat sasaran,” urainya.
Terakhir pesan Bima Arya, keterbatasan anggaran Kota Bogor agar dioptimalkan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang menjadi target tahun 2023. Sehingga, perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatan harus satu visi, memahami target pembangunan 2023.
Sehingga dalam perencanaan dan penganggaran lebih rasional, selektif dan kebersamaan, serta mendahulukan program prioritas yang mungkin lebih banyak di perangkat daerah lainnya.
Menambahkan, Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim mengatakan lewat Musrenbang kali ini, program – program yang sudah direncanakan Pemkot Bogor bisa terlaksana dengan baik oleh semua sektor.
“Mudah – mudahan semua rencana dan komitmen Pemerintah Kota Bogor bisa terlaksana dengan baik. Dan kita bersama – sama memiliki keinginan yang sama untuk terus berkontribusi kepada Kota Bogor setinggi – tingginya,” harap Dedie.
Musrenbang juga dihadiri Wakil Ketua DPRD Kota Bogor, Jenal Mutaqin dan Dadang Iskandar Danubrata. Sebagai Wakil Ketua I, Jenal menyampaikan pandangan dari lembaga legislatif yang juga bersama – sama mengawal program yang ada di Kota Bogor.
“Satu kritik yang sedikit ingin saya sampaikan, pada waktu kami para wakil rakyat mengikuti kegiatan Musrenbang di tingkat kelurahan, ada beberapa usulan menahun, me-legend. Usulan yang berkali-kali diusulkan namun tidak pernah nampak dalam rencana pembangunan tingkat kota,” kata Jenal.
Sehingga, kata Jenal, hal ini perlu menjadi perhatian. Apalagi jika usulan tersebut merupakan pembangunan yang prioritas dan memiliki urgensi yang tinggi.
Di tempat yang sama, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bogor Rudy Mashudi melaporkan, Musrenbang tingkat kelurahan telah dilakukan sejak Desember 2021 dan diselesaikan di 68 kelurahan. Selanjutnya pelaksanaan musrenbang tingkat kecamatan dilaksanakan pada tanggal 9-16 Februari 2022, bertepatan dengan kondisi tingginya Omicron pada saat itu.
“Kemudian pelaksanaan konsultasi publik RKPD dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2022, kemudian pelaksanaan forum perangkat daerah yang dilaksanakan oleh setiap perangkat daerah dilaksanakan pada tanggal 11-20 Maret 2022. Yang terakhir pelaksanaan Pra-musrenbang yang sudah kita laksanakan pada tanggal 21-22 Maret 2022,” paparnya.
Sambung Rudy, Musrenbang tingkat Kota Bogor untuk penyusunan RKPD 2023, diharapkan seluruh proses penyusunan perencanaan yang sifatnya partisipatif bisa terus meningkatkan kualitas perencanaan yang lebih baik.
Untuk kemudian bisa disinergikan antara proses partisipatif, proses teknokratik yang menjadi rencana kerja perangkat daerah, proses politis melalui pokok-pokok pikiran dari anggota DPRD Kota Bogor dan juga proses top down berupa program prioritas baik dari pusat maupun pemerintah Jawa Barat.
Musrenbang kali ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor Syarifah Sofiah, seluruh perangkat daerah, perwakilan dari Forkopimda, instansi vertikal, dan pemateri dari Sekretaris Bappeda Provinsi Jawa Barat, Lufiandi.