BOGOR — Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Bogor resmi meluncurkan program pembentukan Koperasi Ketahanan Pangan yang dirangkaikan dengan dialog bersama para entrepreneur muda di D’Kramba Fish Farm, Kecamatan Bogor Barat, Senin (18/5/2026).
Program tersebut digadang-gadang menjadi salah satu langkah strategis Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dalam memperkuat sektor pangan berbasis koperasi yang terintegrasi dari hulu hingga ke hilir.
Kegiatan ini dihadiri unsur pemerintah, akademisi, hingga perwakilan kementerian. Menteri Keuangan RI yang semula dijadwalkan hadir diwakili oleh Tenaga Ahli Regulasi dan Risiko Keuangan Kementerian Keuangan RI, Arie Budiman. Sementara dari Pemkot Bogor hadir Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II) Setda Kota Bogor, Hanafi, mewakili Wakil Wali Kota Bogor.
Kepala DKPP Kota Bogor, Dody Ahdiat, mengatakan pembentukan koperasi tersebut diharapkan menjadi ikon baru Kota Bogor dalam mengelola sektor pangan secara terintegrasi. Menurutnya, potensi perikanan, peternakan, hingga pertanian di wilayah Bogor Barat harus mampu dikelola secara berkelanjutan agar menghasilkan nilai ekonomi lebih besar bagi masyarakat.
“Kami ingin membangun Koperasi Ketahanan Pangan Kota Bogor ini menjadi salah satu ikon untuk mengelola dari hulu ke hilir. Hulunya ada di sini, dekat rawa ini kita punya potensi perikanan lele. Insyaallah, ada kelompok untuk mengolah makanan yang berasal dari ikan, agar peternakannya, perikanannya, dan pertaniannya nanti akan terwujud. Koperasi ini adalah binaan langsung,” ujar Dody Ahdiat di lokasi acara, Senin (18/5).
Dody menegaskan bahwa sektor pangan menjadi tantangan krusial bagi masa depan daerah karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat yang tidak bisa ditunda pemenuhannya.
Senada dengan itu, Asisten II Setda Kota Bogor, Hanafi, menjelaskan pembentukan koperasi tersebut sejalan dengan arah kebijakan pemerintah pusat pada era Presiden Prabowo, termasuk penguatan Koperasi Merah Putih di tingkat kelurahan.
Menurut Hanafi, Koperasi Ketahanan Pangan diharapkan dapat berfungsi sebagai penjamin pasar atau offtaker bagi hasil produksi masyarakat maupun anggota koperasi. Dengan begitu, stabilitas harga pangan dapat lebih terjaga sekaligus mendukung kebutuhan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Koperasi Ketahanan Pangan ini harus jadi juga offtaker minimal dari anggotanya atau masyarakat. Kita sudah kebayang kebutuhan-kebutuhan buah, kebutuhan macam-macam. Jika didukung oleh koperasi, kita yakin harga itu akan naik (stabil). Yang penting terakomodir kebutuhan masyarakat dan program yang dilakukan oleh pemerintah pusat dalam bentuk MBG disuplai oleh koperasi,” papar Hanafi.
Dukungan juga datang dari gerakan koperasi lokal. Ketua Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kota Bogor, Ade Syarif Hidayat, menyampaikan apresiasinya terhadap keseriusan para pengurus dan pakar dalam membangun konsep ketahanan pangan berbasis koperasi.
Ia berharap langkah tersebut mampu memperkuat penyerapan hasil pertanian dan peternakan di wilayah hulu Kota Bogor hingga memberikan dampak nyata bagi sektor kuliner dan ekonomi masyarakat.
Sementara itu, Tenaga Ahli Regulasi dan Risiko Keuangan Kementerian Keuangan RI, Arie Budiman, menyampaikan permohonan maaf dari Menteri Keuangan RI yang mendadak dipanggil Presiden ke Istana Negara sehingga tidak dapat menghadiri kegiatan tersebut.
Meski demikian, Arie menegaskan bahwa pemerintah pusat memberikan perhatian besar terhadap penguatan koperasi dan UMKM, khususnya bagi generasi muda entrepreneur. Ia juga menilai koperasi produktif perlu terus diperkuat agar mampu menopang pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.
“Pesan dari Pak Menteri Keuangan, pertumbuhan ekonomi kita harus menyentuh potensi yang ada termasuk UMKM dan pemerataan pembangunan di daerah. Melalui kreativitas para entrepreneur muda dan penguatan koperasi produsen, kita bisa sejahtera bersama-sama sehingga manfaatnya lebih terasa oleh masyarakat luas,” pungkas Arie Budiman.