BOGOR – Setelah Camat Bogor Selatan Hidyatullah turun langsung ke lokasi pembangunan jembatan yang berlokasi di Jalan Raya Tajur, Kelurahan Muarasari, karena proses pengerjaannya yang lelet dan dikeluhkan warga.
Kini, giliran tokoh perempuan Kecamatan Bogor Selatan Aprilda Dasa Pratiwi angkat bicara.
Ia mengungkapkan, lambannya pembangunan jembatan tersebut membuat pelaku usaha di wilayah sekitar harus menempuh akses jalan yang lebih jauh.
“Banyak pemilik warung yang kalau belanja dari pasar bawa barang harus muter dulu jalannya ke belakang lewat Pakuan, lumayan jauh juga,” tegas dia, Kamis (17/11/2022).
“Bukan cuma itu, siswa yang berangkat sekolah, yang tadinya cuma jalan kedepan juga jadi harus jalan ke pakuan sampai gang samping royal tajur. Resikonya kan telat jalan kaki, khawatir keserempet motor yang lalu lalang karena jalannya yang tidak leluasa” tambahnya.
Hal tersebut juga, masih kata Aprilda, pembangunan yang lambat dikeluhkan juga para mitra kerjanya yang setiap hari harus menempuh jarak yang cukup jauh untuk ke Muarasari.
“Iya jelas, saya kan ada kantor tepat di dekat jembatan yang sedang dibangun. Mitra kerja saya dari berbagai wilayah juga suka cape duluan kalau mau ke kantor saya. Benar-benar menyulitkan ini dampak molornya pembangunan jembatan,” katanya.
Aprilda menambahkan, proyek pembangunan jembatan Muarasari dengan nilai Rp576 juta yang dikerjakan oleh CV Maisara Karyaindo seharusnya dikerjakan secara maksimal dan optimal, mengingat sumber dana tersebut berasal dari APBD 2022 yang dihasilkan dari pajak masyarakat.
“Nilainya ‘kan ratusan juta, bukan uang sedikit. Seharusnya pihak kontraktor meminimalisir kesalahan, dampak dan harus optimal dalam pengerjaan. Ini sumber dananya juga dari APBD jangan dihambur-hamburkan dan banyak alasan ini itu karena ini kepentingan masyarakat,” pungkasnya.
Seperti diketahui, pembangunan jembatan akses penghubung wilayah RT2/4, Kelurahan Muarasari, Kecamatan Bogor Selatan, dengan Jalan Raya Tajur menurut papan proyek harus selesan 20 November ini.
Warga mengeluhkan pekerjaan yang terlihat tidak ada progres, padahal waktu pekerjaan yang semakin sedikit. Alhasil, warga mesti mencari jalan yang lebih jauh.
Menanggapi hal itu, Camat Bogor Selatan Hidayatulloh mengatakan, bahwa aparat kewilayahan bakal mengawasi dan memelototi pekerjaan yang dikeluhkan warga tersebut.
Ia berharap, pekerjaan dapat dimaksimalkan penyelesaiannya sehingga bisa segera dipakai kembali oleh warga.
“Aparat wilayah berharap agar pengerjaan dapat dimaksimalkan penyelesaiannya. Sehingga dapat segera dinikmati oleh warga pengguna jalan di wilayah tersebut,” tegasnya kepada wartawan, Rabu (16/11/2022).
Camat mengakui, sebagai penerima manfaat, pihaknya hanya bisa memberikan himbauan kepada penyedia jasa dan juga kepada warga.
Sedangkan untuk teguran, kata dia, merupakan kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) sebagai pengguna anggaran.
“Untuk teguran (kepada kontraktor) sih mungkin ke dinas yang mengerjakan ya. Kita di wilayah bentuknya himbauan saja karena kita sifatnya penerima manfaat,” kata Dayat, biasa ia disapa.
Meski begitu, ia mengakui tetap akan mengawasi dengan turun langsung ke lokasi agar pekerjaan selesai dan tidak dikerjakan asal-asalan. Termasuk memberikan himbauan kepada warga.
“Itu kan jembatan sebetulnya sudah rusak, keropos lah. Makanya kita usulkan untuk dibangun tahun ini. Intinya pastinya ada himbauan karena ini kegiatan dinas,” tukasnya.