Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Trending
    • Pesan Dedie Rachim untuk Peserta FTBI: Percaya Diri dan Junjung Budi Pekerti
    • Aplikasi SOLUSI, Perkuat Pendataan dan Promosi UMKM
    • Cabor Bela Diri Panen Emas Porprov, Pemkot Bogor Segera Bangun Arena Laga Tangkas dan Lapangan Olahraga Baru
    • Karate Kota Bogor Akhirnya Kembali Raih Dua Emas di Porprov Jabar
    • Kelola Sampah Organik Jadi Kompos Lewat Program Swam, Kelurahan Margajaya Tarik Perhatian Delegasi Asing
    • Kelurahan Lawanggintung Ajukan Pemasangan Titik Baru Hidran Pascakebakaran
    • Siasati Pemangkasan Dana Pusat, Pemkot Bogor Luncurkan Dashboard “TJSLP 2.0” sebagai Marketplace Program Pembangunan
    • Borong 7 Medali dari Emeralda Golf Club Depok, Cabor Golf Dongkrak Peringkat Kabupaten Bogor
    Facebook X (Twitter) Instagram
    BarayaNewsBarayaNews
    • Politik
      • Nasional
      • Internasional
    • Olahraga
      • Sepak Bola
    • Teknologi
      • Gadget
    • Peristiwa
    • Kesehatan
    • Kolom Penulis
    • Kota Bogor
    BarayaNewsBarayaNews
    Home » Politik » Kota Bogor » Legislasi Omnibuslaw Masuki Babak Baru, Kabag Hukum dan HAM : Harus Diiringi Semua Pihak!
    Kesehatan

    Legislasi Omnibuslaw Masuki Babak Baru, Kabag Hukum dan HAM : Harus Diiringi Semua Pihak!

    18 September 20215 Mins Read
    Facebook Twitter WhatsApp Telegram
    Share
    Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email Telegram WhatsApp

    *Babak Baru Legislasi Omnibuslaw di Kota Bogor, Alma: Lari Maraton*

    BOGOR – Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah dalam rangka Pembinaan, Monitoring, dan Evaluasi Perda dan Perkada pasca diundangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, telah dilaksanakan sejak kamis pagi (16/9) sampai hari ini jumat malam (17/9/2021) oleh Dirjen Otda Kementerian Dalam Negeri, dengan mengikutsertakan seluruh Kepala Biro Hukum Provinsi secara luring dan Kepala Bagian Hukum Kabupaten/Kota se-Indonesia secara daring, kegiatan ini merupakan pelaksanaan program Omnibuslaw secara Nasional.

    Dalam kesempatan tersebut, Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Bogor, Alma Wiranta yang turut hadir bersama sekitar 400 Kabag Hukum sebagai peserta rakor, mendengarkan paparan dari Narasumber mengenai regulasi UU Ciptaker Nomor 11 Tahun 2020 yang secara hierarki telah menurunkan ke dalam 45 Peraturan Pemerintah (PP) dan 3 Peraturan Presiden (Perpres), dalam diskusi mengangkat persoalan kebijakan PBG di daerah dan mekanisme di propemperda yang waktunya sangat singkat.

    Pada sesi penyampaian klarifikasi dan verifikasi Perda dan Perkada tiap daerah di provinsi Jawa Barat, terkait data omnibuslaw Perda dan Perwali Kota Bogor, Alma menyampaikan,” sebanyak 42 Perda Kota Bogor dan 53 Perwali Kota Bogor yang akan direvisi, adapun ke 42 Perda Kota Bogor tersebut diantaranya:”
    1. Perda Nomor 15 Tahun 2006 tentang Rumah Susun;

    2. Perda Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah;

    3. Perda Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor;

    4. Perda Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perizinan dan Pendaftaran di Bidang Perindustrian dan Perdagangan;

    5. Perda Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian ;

    6. Perda Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;

    7. Perda Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penyediaan, Penyerahan Prasarana, Sarana, Utilitas Perumahan dan Permukiman;

    8. Perda Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Perda Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah;

    9. Perda Nomor 4 Tahun 2010 tentang Ketenagakerjaan;

    10. Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah;

    11. Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame;

    12. Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan;

    13. Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran;

    14. Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Bogor 2011-2031;

    15. Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir;

    16. Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan;

    17. Perda Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel;

    18. Perda Nomor 21 Tahun 2011 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah;

    19. Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

    20. Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

    21. Perda Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;

    22. Perda Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

    23. Perda Nomor 12 Tahun 2012 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);

    24. Perda Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Perda Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana, Utilitas Perumahan dan Permukiman;

    25. Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

    26. Perda Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor;

    27. Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

    28. Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perda Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan;

    29. Perda Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;

    30. Perda Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Perda Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

    31. Perda Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Perda Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

    32. Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Bangunan Gedung dan Izin Mendirikan Bangunan;

    33. Perda Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Perda Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

    34. Perda Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

    35. Perda Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024;

    36. Perda Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan;

    37. Perda Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;

    38. Perda Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perindustrian dan Perdagangan;

    39. Perda Nomor 8 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan ruang terbuka hijau ;

    40. Perda Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor;

    41. Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan, Pengembangan, dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro; dan

    42. Perda Nomor 17 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

    “Tentunya implementasi legislasi yang akan dibahas Pemerintah Kota Bogor bersama Bapemperda DPRD Kota Bogor membutuhkan waktu, tenaga, pikiran dan biaya, serta totalitas melaksanakan omnibuslaw secara maraton yang harus beriringan dengan semua pihak, bagian hukum akan mengawali usulan terhadap 42 Perda tersebut ke DPRD Kota Bogor setelah rampung mempersiapkan Naskah Akademik dan kebijakan hukumnya,” tutup Alma

    Add A Comment
    Leave A Reply Cancel Reply

    Anda harus sudah login untuk memposkan komentar.

    Berita Lainnya
    Kesehatan

    Disdik Kota Bogor Gelar Simulasi PTM Terbatas di Tiga Sekolah

    28 September 2021
    Pemerintahan

    Begini Cara Dinas Koperasi dan UKM Kota Bogor Kurangi Angka Pengangguran Tahun 2020

    27 November 2019
    Kesehatan

    Patuhi Protokol Kesehatan, CGM Digelar Daring

    12 Maret 2021
    Hukum

    Perda Penyelenggaraan Fasilitasi Pondok Pesantren Disahkan, Ini Harapan FPP Kota Bogor

    11 Maret 2022
    Kolom Penulis
    Kolom Penulis

    Anak Muda dan Kaderisasi Partai Politik

    5 Januari 2024

    Demokrasi kita dibangun berdasarkan amanat UUD dan berasaskan Pancasila. Disitu jelas bahwa suara kita, aspirasi…

    Pembebasan Biaya Pendidikan, Sesuai Harapan Kah?

    1 Desember 2020
    Trending
    Bisnis

    Harga Emas Meroket, Ini Rekor Jon!

    1 Desember 2020

    Barayanews.co.id – Harga emas batangan PT Aneka Tambang (Antam) berada di angka Rp853.000 per gram…

    Ekonomi

    Jelang Idul Fitri, Sekda Buka Gelar Pangan Murah di Kecamatan Bogor Utara

    27 April 2022

    Menjelang hari raya Idul Fitri, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor bekerjasama dengan Badan Penyuluhan dan…

    Ekonomi

    Pemkot Ajukan Anggaran Masjid Agung, DPRD Kota Bogor Minta Jaminan Pembangunan Rampung

    4 Agustus 2022

    BOGOR – DPRD Kota Bogor saat ini tengah melakukan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan…

    Ekonomi

    TPID Kota Bogor Segera Lakukan Langkah Pengendalian Inflasi

    15 November 2022

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kembali menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Inflasi Daerah secara virtual, Senin (14/11/2022).…

    Ekonomi

    Pasar Gembrong Sukasari Hadir Lebih Bersih dan Nyaman, Siap Tampung Pedagang Pasar Bogor

    25 April 2025

    BOGOR — Proses revitalisasi Pasar Gembrong Sukasari yang terletak di Jalan Siliwangi, Kelurahan Sukasari, Kecamatan…

    Daerah

    Satgas KKMP Diminta Proaktif Pra-operasionalisasi

    9 Desember 2025

    BOGOR – Satuan Tugas (Satgas) Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP), yang terdiri dari enam camat…

    Tentang Kami

    BarayaNews.co.id

    PT. Kreasi Baraya Mandiri adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang media yang menaungi website portal berita barayanews.co.id untuk menayangkan berita terkini dan terpercaya.

    Laman Kami
    • Kebijakan Privasi
    • Kontak
    • Pedoman Media Siber
    • Redaksi
    • Syarat Karya Tulis
    © 2026 PT Kreasi Baraya Mandiri

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.