BOGOR – Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Daerah Kota Bogor, menekankan pentingnya sinkronisasi data dan kolaborasi lintas sektor dalam menanggulangi kemiskinan di Kota Bogor.
Hal tersebut disampaikannya usai membuka Rapat Koordinasi TKPK Daerah Kota Bogor yang berlangsung di Auditorium Bima Arya, Lantai 2 Perpustakaan dan Galeri Kota Bogor, Jalan Kapten Muslihat, Kamis (30/10/2025).
Jenal Mutaqin menyampaikan bahwa rapat ini digelar untuk menyamakan persepsi dan langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dengan kebijakan pemerintah pusat, khususnya dalam penyelarasan data penanggulangan kemiskinan daerah.
“Rapat koordinasi ini dilakukan untuk menyamakan persepsi dan asumsi. Yang paling penting adalah bahwa Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) harus sesuai dan kolaboratif dengan inpres, sehingga terjadi hubungan sinergitas antara pusat dan daerah dalam menanggulangi angka kemiskinan,” ujar Jenal Mutaqin.
Ia menjelaskan bahwa tidak semua warga yang dikategorikan miskin di lapangan telah tercatat dalam sistem DTSEN, sehingga sinkronisasi data menjadi langkah krusial agar intervensi yang dilakukan Pemkot tepat sasaran.
“Tidak semua warga Bogor miskin yang kita data itu masuk dalam DTSEN. Oleh karena itu, kami menghadirkan narasumber dari Kominfo Provinsi Jawa Barat dan Pusdatin untuk memastikan sinkronisasi berjalan sesuai kebutuhan dan acuan pemerintah pusat,” jelasnya.
Jenal Mutaqin juga menjelaskan bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan di Kota Bogor tahun 2025 tercatat mengalami penurunan dari 6,53 persen menjadi 5,89 persen atau setara dengan 60.000 penduduk. Meskipun demikian, Pemkot Bogor terus berupaya menekan angka tersebut melalui berbagai program lintas sektor.
Ia menyebut, kolaborasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilakukan secara intensif, baik di sektor pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, maupun infrastruktur wilayah, dengan intervensi anggaran yang signifikan.
“Berbagai macam upaya kita lakukan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat ya, antara lain lewat program pendidikan, seperti Bantuan Siswa Miskin, tebus ijazah, dan beasiswa mahasiswa gratis. Di sektor kesehatan ada BPJS PBI, kemudian juga program ada guru ngaji, bedah rumah, dan padat karya,” ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Jenal juga menyoroti pentingnya sinkronisasi data, termasuk dalam hal pendataan stunting, yang hingga kini masih ditemukan perbedaan antara hasil survei nasional dan data lapangan.
“Tadi saya sampaikan juga data stunting saja berbeda dari hasil survei SKI dengan bulan penimbangan balita. Maka kami ingin mendapat pencerahan dari pusat mana yang harus menjadi pedoman bagi kami, agar data itu tercatat by name by address secara jelas,” katanya.
Terakhir, Jenal Mutaqin menegaskan bahwa ukuran keberhasilan penanggulangan kemiskinan bukan hanya dari kategori atau label kemiskinan biasa atau ekstrem, melainkan dari sejauh mana uang rakyat memberikan manfaat nyata bagi warga.
“Jadi kalau ditanya miskin ekstrem atau miskin biasa, bagi kami tidak menjadi sebuah ukuran. Yang penting adalah uang rakyat ini sejauh mananya intervensinya untuk kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.