BOGOR – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bogor menggelar rapat koordinasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan perangkat daerah incomer semester 1 tahun 2022 di Onih Hotel, Kecamatan Bogor Tengah pada Senin (11/7/2022) siang.
Hal tersebut bertujuan untuk mendongkrak PAD tahun 2022 agar mencapai bahkan melebihi target yang ditentukan guna menyokong pembangunan Kota Bogor.
Plh Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim mengatakan, semua mengetahui, belum selesai pandemi Covid-19, ada juga wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) terutama menjelang Idul Adha. Ini membuat situasi tidak mudah, jadi memang tahun 2022 semestinya dioptimalisasi sejak ajak awal karena sudah masuk PPKM level 1.
“Kita tahu, situasi dimasyarakat berangsur normal. Hotel, kafe dan restoran sudah terjadi normalisasi, angkanya pemulihan sudah mencapai 90 persen hingga 100 persen kisaran hotel. Jadi bisa mulai lagi optimalisasi pendapat agar sesuai target sasaran. Misalnya BLUD sebagai salah satu incomer terbesar, tapi dari jumlah pendapatan Rp100 miliar lebih. Ini menandakan bahwa kebutuhan layanan kesehatan sangatlah dibutuhkan masyarakat dan tentunya diminati masyarakat,” ungkap Dedie.
Dedie melanjutkan, untuk dibangun RSUD Kedua semestinya didorong dari saat ini. “Income retribusi tidak masuk akal, daripada lahan terbengkalai bagusnya dimanfaatkan dan disewakan atau untuk yang menghasilkan. Ada dua OPD salah satunya dari Dispora yang pemasukannya bagus. Karena itu aset-aset yang sebelumnya tidak optimal diarahkan dioptimalkan. Bisa menjadi mini soccer, satu jam Rp2 juta bisa di maksimal kan. Bersama-sama percepat, agar masuk ke pemasukan Kota Bogor,” bebernya.
“Pemasukan BKAD untuk retribusi sangat sayang pendapatan hanya Rp1 miliar, tidak masuk akal. Coba di optimalkan, coba dibantu RSUD kedua kan bisa jadi opsi. Diberikan alternatif RSUD kedua ini kan, jelas-jelas ratusan miliar income nya. Jangan yang hanya Rp10 juta, Rp100 juta,” tambah Dedie.
“Seperti pendapatan dari Bank Jabar Banten (BJB) ini lumayan, penyertaan modal harus ditambah. Tapi dengan Bank Kota Bogor yang modal lebih sedikit sama pemasukannya, tolong sampaikan salah ke pak Adit. Harapan kami itu menambah kocek Kota Bogor,” terangnya.
Meski begitu Dedie, optimis target PAD bisa tercapai bahkan dibeberapa OPD melebihi target misalnya BLUD RSUD Kota Bogor cukup baik dalam pengelolaan pendapatan dan penerimaan.
Jadi lanjut Dedie, sampai akhir tahun melebihi target kemudian OPD yang belum didorong konsisten dan betul-betul dalam pencapaian target
“Kuncinya jangan terlena pasca pemulihan sehingga kurang semangat. Untuk RSUD saya usulkan lahan 9 hektar di Rancamaya sebagian untuk RSUD kedua. Kemudian untuk sarana olahraga pendapatan cukup baik dari pendapatan lapangan tenis, basket, bola dan lainnya. Aset bisa juga dijadikan sarana olahraga, kemudian adanya PBG, retribusi IMB belum ditarik padahal selama Perda baru belum keluar, retribusi bisa ditarik. Jangan keraguan untuk tetep menarik,” jelas mantan pejabat KPK RI ini.
Sementara itu, Kepala Bapenda Kota Bogor, Deni Hendana memaparkan, realisasi pendapatan retribusi hanya 25,81 persen sementara ini sudah pertengahan tahun. Pajak daerah mencapai 47,04 persen atau hampir 50 persen sehingga masih on the track.
“Untuk target retribusi tahun 2022 ini Rp36,3 miliar, dipertengahan tahun ini belum mencapai 50 persen. Untuk target PAD Rp1,11 triliun, tengah tahun ini sudah terealisasi Rp556 miliar. Tadi yang menjadi catatan Plh Wali Kota Bogor yang kemudian ditinjaklanjuti oleh Plh Sekda dan langkah kedepan seperti apa sudah di arahan wakil. Kami ingin realisasi tercapai, permasalahan mudah-mudahan diketahui sejak dini jangan sampai akhir tahun baru diketahui,” jelasnya.
Deni menambahkan, untuk pertengahan tahun ini ada kendala yaitu IMB yang menjadi PBG. Ada surat keputusan tiga menteri bahwa pemerintah boleh memungut retribusi IMB dengan aturan lama sepanjang belum keluar Perda PBG. Itu yang awal tahun ini, itu kebijakan pemerintah pusat.
“Tapi memang ada proses lah yah. Tadi BUMD belum menyetorkan karena adminitrasi menunggu laba bersih Perumda PPJ dan Tirta Pakuan. Tetapi usulan saya dan Plh Sekda ada pembayaran pendahuluan untuk pembangunan,” pungkasnya.