BOGOR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor menyatakan dukungan penuh terhadap implementasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026.
Langkah ini diambil sebagai bagian dari komitmen bersama untuk membenahi tata kelola pendidikan dan memastikan transparansi serta akuntabilitas dalam proses penerimaan siswa di Kota Hujan.
Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua DPRD Kota Bogor, Dr. Adityawarman Adil, didampingi Ketua Komisi IV, Fajar Muhammad Nur, saat menghadiri pemaparan dan penandatanganan komitmen dukungan SPMB 2026 di Paseban Sri Bima, Balaikota Bogor, Selasa 12 Mei 2026.
Ketua DPRD Kota Bogor, Dr. Adityawarman Adil, memberikan apresiasi atas arahan Pemerintah Kota Bogor yang berfokus pada perbaikan sistem pendidikan.
Menurutnya, pembenahan ini sangat penting untuk meminimalisir praktik-praktik menyimpang yang kerap merugikan masyarakat.
”Kami dari pihak DPRD memberikan apresiasi dan mendukung penuh arahan-arahan tersebut, terutama sistem yang memang bertujuan membenahi tata kelola pendidikan,” ujar Adityawarman.
Adityawarman juga menegaskan bahwa DPRD akan terus mengawal agar visi “Bogor Cerdas” yang diusung oleh Wali Kota Bogor dapat menyentuh hingga ke level akar rumput.
“Saya akan berusaha mengawal agar sistem yang dibangun tetap transparan dan akuntabel,” tegasnya.
Senada dengan Ketua DPRD, Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Fajar Muhammad Nur, menyatakan kesiapannya untuk melakukan pengawasan ketat terhadap jalannya SPMB 2026.
Komisi IV berencana memanggil sejumlah dinas terkait guna memastikan sinkronisasi sistem di lapangan.
”Kami dari Komisi IV akan mengundang kembali pihak Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Sosial (Dinsos), dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) untuk memastikan sistem yang dipaparkan sudah sesuai dengan kewenangan kami di Komisi IV,” kata Fajar.
Fajar menambahkan bahwa parameter keberhasilan sistem ini terletak pada kepuasan masyarakat. Ia berharap proses tahun ini berjalan lebih lancar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Meski demikian, DPRD tetap menyiapkan langkah antisipatif jika terjadi kendala teknis atau administratif.
”Nanti kita akan bahas posko pengaduan seperti apa, semoga tahun ini lancar jadi tidak ada posko pengaduan,” tambahnya.
Ke depan, DPRD Kota Bogor juga berencana untuk memperluas komitmen bersama ini. Tidak hanya di level unsur Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah), tetapi juga akan menginisiasi keterlibatan langsung dari pihak sekolah agar implementasi SPMB 2026 dapat berjalan seragam dan adil bagi seluruh calon peserta didik di Kota Bogor.