BOGOR – Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kota Bogor menggelar Sosialisasi Rekomendasi terkait Persiapan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas dan Vaksinasi pelajar hasil dari Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) secara daring, Senin (13/9/2021).
Sosialisasi ini diikuti seluruh sekolah di Kota Bogor serta dibuka dan mendapat arahan langsung dari Wali Kota Bogor, Bima Arya.
“Di masa yang berat ini, di masa Pandemi Covid-19 yang sulit ini, kita tidak boleh melupakan hak dasar dari anak untuk hidup sehat dan hak untuk memperoleh pendidikan,” ujar Bima Arya.
Wali Kota mengatakan, hak-hak dasar anak tidak mungkin terpenuhi tanpa berkolaborasi. Pasalnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor tidak bisa hanya mengandalkan Dinkes dan Disdik tapi harus bersama-sama dengan KPAI, Komite Sekolah, pengelola sekolah dan berbagai pihak mengingat rentang tanggung jawab ini panjang sekali.
“Saya titip kepada semua terutama kepada KPAI untuk bersama-sama berkolaborasi memastikan hak dasar anak terpenuhi, paling tidak dalam catatan saya ada beberapa hal yang harus menjadi atensi kita, harus ada antisipasi ke depan, harus menyiapkan semua skenario terlepas dari situasi Covid-19 yang sudah melandai,” tegasnya.
Catatan pertama, lanjut Bima Arya, memastikan apabila anak-anak ada yang terpapar Covid-19 maka mereka akan memperoleh perawatan yang layak, menjadi prioritas dan jangan sampai ada anak-anak yang terabaikan atau tidak diperhatikan.
Kemudian kedua, harus masuk ke langkah preventif agar anak tidak terpapar. Karena itu edukasi, sosialisasi terkait pola hidup sehat dan ancaman Covid-19 mutlak diperlukan.
“Ketiga, untuk menjamin hak dasar anak tadi maka kita harus punya database yang valid dan akurat terkait anak-anak yang terdampak secara ekonomi dan terdampak secara psikis, karena orangtuanya meninggal akibat Covid-19,” terangnya.
Ketua Satgas Covid-19 Kota Bogor ini menekankan, data ini harus diperbaharui untuk mengetahui tingkatan dan kebutuhannya apa saja. Ini untuk menjamin memenuhi kebutuhan dasar mereka, bukan sekedar memberikan santunan atau sembako, tapi memastikan tidak memiliki kendala psikologi.
Hal ini kata dia, tentu saja tidak bisa dilempar ke RT/RW Siaga, namun ke DP3A, Disdik, Dinkes untuk memastikan sampai ke aspek psikologis pendampingan.
“Kemudian kita fokus persiapan PTM, ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati, walaupun banyak menerima aspirasi yang sudah tidak sabar untuk PTM, baik dari orangtua, anak-anak, sekolah, tapi tidak mungkin jalan dengan ceroboh karena ini memerlukan kolaborasi,” imbuhnya.
Menurutnya, hal pertama yang harus dipastikan yakni maksimalnya vaksinasi pelajar. Saat ini capaian vaksinasi pelajar sudah 70 persen baik negeri dan swasta. Di pekan ini Pemkot Bogor mengejar target 80 persen vaksinasi dosis pertama bagi pelajar. Kedua, kembali mengecek daftar periksa di sekolah karena sudah cukup lama sejak uji coba.
Hal lain yang sangat penting yakni memastikan komite sekolah memberikan dukungan, komunikasi orangtua berjalan dengan baik, ada sarana atau kanal koordinasi yang efektif untuk bertukar informasi dan saling terbuka terkait kondisi setiap anak. Sebab, jika ada yang ditutupi akan menjadi persoalan besar.
“Nantinya ada kecamatan dan kelurahan yang ikut mengawasi lokasi sekolah, ada satgas mengawasi kerumunan di sekolah, tidak boleh ada anak-anak nongkrong di luar sekolah, Dishub mengawasi di transportasi publik tidak melanggar prokes, dan Diskop UMKM mengawasi tidak ada euforia anak-anak jajan di kantin. Kalau semua dipastikan siap bisa berjalan, karena sehat dan belajar itu target kita,” katanya.