BOGOR – Mencuatnya isu kelangkaan minyak goreng di pasaran ditanggapi serius oleh Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto. Bersama dengan Wakil Wali Kota Bogor, Dedie Rachim dan Kasatpol-PP Kota Bogor, Agustian Syach, Atang melakukan peninjauan lapangan di Pasar Bogor, Kamis (24/2/2022).
Beberapa pedagang yang disambangi oleh Atang, mengakui bahwa harga minyak memang sudah kembali normal, hanya saja pasokannya menjadi berkurang. Jika biasanya mendapatkan pasokan 10 karton minyak dengan harga yang tinggi, kini pedagang hanya bisa mendapatkan 2 karton dengan harga normal.
Beberapa pedagang yang ditemui juga stoknya tidak banyak dan sedang menunggu kiriman selanjutnya dari distributor. Sebelumnya, dikabarkan beberapa toko ataupun minimarket di wilayah Bogor yang mengalami kelangkaan stok minyak goreng dalam sebulan terakhir.
“Menindaklanjuti keluhan masyarakat, kita ingin pastikan bahwa stok minyak goreng tersedia di pasar. Hal ini penting agar kebutuhan pokok warga terpenuhi. Dari pantauan tadi, harga alhamdulillah sesuai dengan HET yang ditetapkan Pemerintah, namun stoknya yang masih terbatas dan tidak seperti biasanya”, jelas Atang.
Kasus naiknya harga minyak goreng yang diikuti dengan kelangkaan pada sebulan terakhir sangat disayangkan oleh mantan Presiden Mahasiswa IPB ini.
“Saya kira ini harus diperhatikan serius oleh pemerintah pusat, karena namanya tata niaga bahan pokok semuanya ada dalam kendali pemerintah pusat. Satu hal yang menjadi ironi adalah Indonesia sebagai produsen terbesar minyak sawit, namun minyak goreng sangat mahal terus langka saat harganya distandarisasi. Ini ironi,” kata Atang.
Pria yang pernah menempuh pendidikan di fakultas kehutanan IPB ini juga menyayangkan, semakin banyaknya lahan sawit yang tersebar di Indonesia, tetapi tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Banyak alih fungsi lahan menjadi kelapa sawit. Termasuk kawasan hutan. Namun, sangat disayangkan konversi lahan yang begitu mahal secara ekologis dan menjadikan negara kita sebagai produsen sawit terbesar di dunia tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minyak goreng warga”, ungkap Atang.
Atang pun memberikan imbauan kepada para pemegang konsesi lahan sawit untuk mendahului kepentingan dalam negeri, sebelum mengekspor ke luar negeri. Termasuk harapanny agar Pemerintah turun tangan langsung.
“Kita imbau produsen sawit agar tetap menyiapkan kebutuhan minyak goreng dalam negeri sebagai bukti nasionalisme. Selebihnya baru diekspor. Bukan dibalik. Disinilah diperlukan kehadiran Negara untuk mengatur. Termasuk juga melakukan penindakan jika ada indikasi penimbunan”, lanjut Atang.
Sehari sebelumnya, politisi PKS ini juga sempat mengadakan operasi pasar penjualan minyak goreng di daerah Cibuluh, Bogor Utara. Dirinya berharap langkah tersebut sedikit membantu.
“Penjualan minyak goreng dibawah HET kami lakukan untuk membantu warga memenuhi kebutuhan minyak goreng. Sebagai bagian ikhtiar meringankan masalah warga. Saya juga berharap Pemerintah segera menstabilkan pasokan dan harga minyak goreng. Termasuk salah satunya dengan operasi pasar”, pungkasnya.