Barayanews.co.id – Anggota DPRD Kota Bogor, Atty Somaddikarya mengatakan alasannya terkait penolakan pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk revitalisasi GOR Pajajaran sebesar 768 miliar.
Menurutnya, pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tipe C dianggap lebih bermanfaat. Pasalnya, masyarakat masih kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal di RS swasta, terlebih pasien peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI).
“Saya menolak, lebih baik bangun rsud tipe c, masih banyak masyarakat peserta BPJS-PBI yang dipingpong di rs swasta,” cetusnya.
Selain itu, dengan menyediakan ambulance di setiap kecamatan dan kelurahan. “Setiap kelurahan baiknya punya ambulance, jadi jelas 68 tenaga kerja supir dibutuhkan untuk membawa ambulance. Iya kan?,” kata dia.
Politisi PDI Perjuangan itu menegaskan, program prioritas pemerintah harus tertuju pada pemulihan ekonomi. Pembangunan ditengah pandemi harus tepat sasaran, seperti pembangunan infrastruktur jalan alternatif guna menstimulus tumbuhnya perekonomian kecil di wilayah.
“Judulnya saja pemulihan ekonomi nasional (PEN), ya harus tepat sasaran. Saya setuju jika pinjaman PEN dipergunakan untuk membuka jalur alternatif, itu berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi di wilayah kota bogor,” tegasnya.
Selain dua sektor tadi, Atty juga mengungkapkan kekhawatiran bangunan sekolah dan rumah yang tidak layak untuk dihuni. “Bangun rumah rakyat yang nyaris roboh dan sekolah-sekolah yang jauh dari kata layak sebagai tempat menimba ilmu bagi generasi penerus bangsa kedepannya,” kata Atty.
Masih kata Atty, legislator dua periode itu mengatakan, peningkatan sumber daya manusia pun perlu ditingkatkan, dengan menggelar pelatihan keterampilan, penambahan modal, serta fasilitas tempat usaha bagi para tenaga terampil. Serta menjadikan satu kawasan sebagai wilayah penghasil satu produk yang tidak dimiliki daerah lain.
“Digelar pelatihan sumber daya, keterampilannya ditingkatkan, potensinya digali, yang lulus diberikan modal usaha sebagai binaan pemerintah kota, dibawah naungan dinas koperasi dan umkm. Dan menjadikan satu wilayah tematik penghasil produk yang dimana daerah lain tidak punya. Harus efektif dan inovatif,” kata Atty.