BOGOR – Komisi II DPRD Kota Bogor menggelar rapat kerja gabungan dengan Perumda Trans Pakuan, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor, PT. Kodjari dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Kamis (31/3). Dalam rapat gabungan ini, Komisi II fokus membahas perihal pengelolaan Biskita di Kota Bogor.
Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor, Edi Darmawansyah mengatakan berdasarkan hasil rapat, terungkap fakta bahwa kerjasama antara Perumda Trans Pakuan dan PT. Kodjari bukan berbentuk konsorsium, melainkan Kerjasama Operasional (KSO). Dimana dalam lelang pengelolaan Biskita, PT. Kodjari yang menggandeng pihak Perumda Trans Pakuan.
“Tadi kita sudah repat dengan PDJT dan dinas terkait, akhirnya masalah PDJT ini sudah semakin jelas terlihat, berdasarkan informasi yang kita terima juga ternyata kerjasama antara PDJT dengan Kodjari itu buka konsorsium, tetapi KSO,” jelas Edy.
Untuk itu, Edy mengungkapkan akan menggelar rapat lanjutan yang akan berfokus kepada pembahasan perjanjian kerjasama antara PT. Kodjari dengan Perumda Trans Pakuan terkait pengelolaan Biskita.
“Kedepan kami ingin mengecek kerjasama antara PDJT dengan Kodjari. Perjanjian seperti apa, itu akan kita dalami, ibu dirut perumda trans pakuan akan memberikan materi perjanjian mereka dengan kodjari dalam satu minggu ke depan. Komisi II komitmen akan mengawasi Biskita yang operatornya PDJT ini tidak hanya menjadi ikon di kota bogor, tetapi dapat berkontribusi pada PAD Kota Bogor,” tutupnya.
Dilokasi yang sama, anggota Komisi II DPRD Kota Bogor, Ahmad Aswandi, mengungkapkan kekecewaannya karena Perumda Trans Pakuan nyatanya masih berada dibawah ketiak PT. Kodjari. Padahal DPRD Kota Bogor, memiliki keinginan Perumda Trans Pakuan menjadi leader dalam pengelolaan proyek Biskita di Kota Bogor.
“Kita ketahui bahwa pemenang itu adalah PT kodjari, bukan perumda. Artinya kodjari menaggandeng Perumda, padahal kan konsep awal kita maunya Perumda yang jadi leader menggandeng kodjari. Sekarang sudah terbalik balik,” ujar Kiwong.
Kondisi ini tentunya menjadi perhatian bagi pria yang akrab disapa Kiwong ini. Sebab, nantinya setelah pemerintah pusat menghentikan subsidi melalui program BTS, tentu beban subsidi tersebut akan dilempar ke pemerintah daerah. Sehingga, Kiwong tidak ingin jika nanti subsidi yang harusnya bisa dikelola oleh Perumda Trans Pakuan, malah dikelola oleh PT. Kodjari.
“Sebetulnya core bisnis Perumda itu kand dibidang transportasi. Kalau kedepan skemanya tidak jelas, dimana kita harus subsidi penumpang, tapi hitungannya juga tidak jelas, ya kan berat juga,” pungkasnya.