Barayanews.co.id – Seluruh anggota Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Bogor, menolak data Pemerintah Kabupaten Bogor, terkait bantuan sosial (Bansos), bagi warga miskin yang terkena dampak Covid-19.
Pasalnya, penolakan itu beralasan lantaran data penerima bansos bagi warga miskin yang terdampak Covid-19 itu, karena dinilai tidak sinkron dengan kondisi di lapangan. Pernyataan tersebut dikatakan langsung Sekretaris Apdesi Kabupaten Bogor, Ismail belum lama ini kepada awak media.
“Setelah kami teliti dilapangan, data itu tidak sesuai. Bahwa, ketika kami ditugaskan melakukan pendataan apa yang kami terima, tidak sesuai dengan data yang kami berikan kepada dinsos,” katanya kepada wartawan.
Dia mencontohkan, ada satu desa di Kecamatan Sukaraja yang mendapatkan Bantuan dari Presiden (Banpres), hanya untuk satu keluarga. Begitupun juga, bantuan dari Pemerintah Gubernur (Bangub) Jawa Barat.
“Contoh ada satu desa Banpres hanya satu, itu tidak realistis, begitu juga Bangub hanya dapat 23 sampai 20, itu juga beda tidak sesuai data. Bahkan ada yang tidak tepat sasaran, data yang kami berikan ada yang 400 sampai 700 KK,” katanya memberikan contoh kasus yang terjadi.
Hal senada diutarakan Kepala Desa Bantarsari, Kecamatan Rancabungur, Lukman Hakim. Menurutnya, yang terus bersentuhan di masyarakat adalah kepala desa. Dia meminta para pejabat tinggi tidak memberikan angan-angan kepada masyarakat.
“Paling penting bagi pejabat tinggi, jangan sampai mengeluarkan statement yang kemudian membuat resah masyarakat. Karena dengan adanya janji-janji dari pemerintah. Mereka protes kepada kami,” tegasnya.
Sama halnya dengan Bantuan dari Pemkab Bogor. Karena, sampai saat ini bantuan tersebut belum sampai kepada desa. Sedangkan, masyarakat di bawah sudah beberapa kali menanyakan hal tersebut.
“Sampai saat ini belum terealisasi. Masyarakat terdampak ini hampir 90 persen. Sampai banyak lah. Kami awalnya tenang, tapi kenyataannya begini jadi tidak tenang,” tukasnya.