BOGOR – Puluhan ibu-ibu menyerbu pasar murah yang digelar di halaman Kantor Kelurahan Genteng, Kecamatan Bogor Selatan pada Kamis (29/9/2022) pagi. Barang-barang yang dijual adalah barang-barang kebutuhan pokok dan kebutuhan rumah tangga yang harganya lebih murah dari harga ritel. Hadir membuka kegiatan pasar murah ini, Sekda Kota Bogor, Syarifah Sofiah didampingi Ka. Dinkukmperdagin, Kabag Perekonomian, Dirut Perumda PPJ, Camat Bogor Selatan dan Lurah Genteng.
Sekda Kota Bogor, Syarifah Sofiah menyampaikan, pasar murah ini adalah yang ketiga kalinya digelar. Yang pertama, dilakukan di Bogor Utara, yang kedua di Tanah Sareal, dan sekarang di Kecamatan Bogor Selatan. “Kita lihat animo masyarakat luar biasa. Kita bermitra dengan Warkum yang menyediakan barang-barang kebutuhan pokok dengan harga yang jauh lebih rendah dari ritel. Ada yang selisihnya Rp3 ribu, Rp5 ribu, Rp6 ribu dan sebagainya,” kata Syarifah.
Ia mengatakan, rata-rata yang disediakan di sini adalah bahan pokok yang memang diperlukan oleh warga. Dan kegiatan ini merupakan salah satu upaya dari Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). “Selain itu, upaya lain kita terus memonitor harga-harga bahan pokok di pasar. Ini masih berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM. Ini salah satu upayanya, kita gelar pasar murah ini untuk masyarakat agar bisa membeli barang-barang dengan harga yang lebih murah. Nanti kedepan juga banyaklah hal-hal yang kita lakukan,” ungkapnya.
Syarifah menuturkan, saat pemerintah menaikkan harga BBM, banyak program yang digulirkan untuk mengendalikan stabilitas supaya tidak terjadi gejolak. Dulu subsidi BBM itu untuk semua. Bahkan untuk pemilik mobil juga dapat subsidi dari APBN. Tapi sekarang ini dengan dicabutnya subsidi BBM maka subsidi itu diarahkan kepada masyarakat miskin melalui bantuan langsung tunai dan sebagainya. Salah satunya juga dengan ini.
“Nanti kedepan dari APBD kita juga harus mengalokasikan 2 persen dari dana transfer. Itu ditujukan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Tujuannya apa meningkatkan pendapatan masyarakat? Tujuannya agar kehidupan warga bisa berjalan normal. Artinya memiliki dana untuk belanja bahan pokok dan sebagainya,” ucapnya.
Ia menjelaskan, bahwa alokasi 2 persen dari APBD itu akan diberikan kepada 1000 orang ojol. Termasuk juga kepada sekitar 1350 orang pengemudi. Itu sistemnya nanti diberikan voucer BBM tapi ini masih dikaji. Kemudian yang keduanya adalah kegiatan padat karya. Padat karya itu untuk warga yang tidak punya penghasilan. “Jadi, nanti di masing-masing kelurahan kita minta lurah mengidentifikasi. Ini juga dalam rangka menangani bencana seperti yang pekerjaan tehnisnya tidak terlalu sulit dan bisa dikerjakan warga secara bergotong royong,” jelasnya.
Terkait inflasi di Kota Bogor, Syarifah mengatakan belum mengukur yang terbaru. Pada saat sebelum terjadi kenaikan BBM, Kota Bogor mengalami deflasi bukan inflasi. Deflasinya itu minus 0,52. Artinya deflasi itu harga-harga tidak naik malah cenderung lebih murah karena suplai berlebih. “Setelah kenaikan BBM ini, kita belum ukur lagi. Pasti akan ada kenaikan tapi kita kendalikanlah dengan cara seperti ini. Kalau Pak Jokowi kan mengharapkan kenaikan itu tidak lebih di angka 5 persen. Sedangkan sekarang di nasional itu 4,7 persen. Di 2021 tahun sebelumnya Kota Bogor ini inflasinya di angka 1,93 persen masih lebih rendah. Mudah-mudahan kita kisarannya tidak lebih dari 3 persen walaupun dengan kenaikan BBM ini,” harapnya.
Syarifah menambahkan, hasil pengesahan RAPBD tadi malam, nanti akan ditambahkan Rp2 miliar lagi untuk padat karya. Dari Rp2 miliar padat karya itu yang Rp1 miliarnya digabung dengan padat karya yang Rp3 miliar tadi. Sedangkan yang Rp1 miliar lagi itu padat karya khusus untuk para perempuan. Terutama perempuan kepala rumah tangga atau janda. “Itu kita sediakan anggarannya Rp1 miliar khusus untuk kegiatan ibu-ibu. Bentuk kegiatannya kita serahkan ke pak camat dan pak lurah seperti apa bentuk kegiatannya yang bisa dilakukan ibu-ibu secara massal,” tandasnya.