BOGOR — Anggota DPRD Kota Bogor Daerah Pemilihan (Dapil) Tanah Sareal mendorong agar pembangunan di Kota Bogor tidak hanya terfokus di pusat kota, namun juga menyasar wilayah perbatasan yang selama ini dinilai masih membutuhkan perhatian lebih.
Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi III DPRD Kota Bogor, Ahmad Aswandi bersama Anggota DPRD Kota Bogor dapil Tanah Sareal, H. Karnain Asyhar, Safrudin Bima (SB), Lusiana Nurissiyadah dan H. Murtadlo saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Tanah Sareal yang digelar pada Selasa, 20 Januari 2026.
Ahmad Aswandi mengungkapkan bahwa Kecamatan Tanah Sareal memiliki posisi strategis karena berbatasan langsung dengan Kabupaten Bogor.
Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur, khususnya jalan di wilayah pinggiran kota, harus menjadi prioritas agar tidak terjadi ketimpangan pembangunan.
“Tanah Sareal memiliki posisi strategis sebagai wilayah perbatasan dengan Kabupaten Bogor. Pembangunan infrastruktur, terutama jalan di wilayah pinggiran, harus menjadi prioritas agar tidak terjadi ketimpangan dengan wilayah kabupaten,” ujar Ahmad Aswandi.
Ia menegaskan, jangan sampai kondisi infrastruktur di wilayah Kota Bogor, khususnya di perbatasan, justru lebih buruk dibandingkan wilayah kabupaten.
“Pembangunan di wilayah perbatasan Tanah Sareal harus menjadi skala prioritas pada tahun 2026 dan 2027,” tegas pria yang akrab disapa Kiwong itu.
Lebih lanjut, Kiwong menyebutkan salah satu fokus pembangunan di Tanah Sareal adalah penanganan perlintasan sebidang rel kereta api di kawasan Kebon Pedes.
Ia memastikan seluruh anggota DPRD dari Dapil Tanah Sareal akan mengawal usulan-usulan prioritas yang diajukan oleh kelurahan.
“Kami akan mengawal usulan-usulan prioritas dari kelurahan agar bisa direalisasikan sesuai kebutuhan masyarakat,” jelasnya.
Di tempat yang sama, Anggota DPRD Kota Bogor lainnya dari Dapil Tanah Sareal, Safrudin Bima, menegaskan bahwa arah pembangunan ke depan harus menyasar wilayah pinggiran atau sayap kota, tidak hanya terpusat di kawasan tengah kota.
Menurutnya, pembangunan tersebut harus mencakup infrastruktur dasar hingga fasilitas penunjang masyarakat.
“Saya pastikan sepuluh anggota dewan dari Dapil Tanah Sareal siap mendukung penuh hasil Musrenbang Kecamatan Tanah Sareal. Fasilitas publik seperti pengembangan UMKM, penyediaan air bersih, pendidikan, dan layanan kesehatan harus hadir di wilayah pinggiran agar pemerataan pembangunan benar-benar terwujud,” pungkasnya.