BOGOR – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bogor melanjutkan agenda rapat pembahasan KUA-PPAS 2026 dengan pihak RSUD Kota Bogor, Selasa (30/9/2025).
Dalam rapat tersebut, Banggar DPRD Kota Bogor membahas secara detail anggaran yang diajukan oleh RSUD Kota Bogor dan isu-isu terkini, seperti masalah hutang yang diperkirakan mencapai Rp117 miliar sampai akhir tahun nanti dan wacana pengambil alihan pengelolaan oleh provinsi Jawa Barat.
Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor, M. Rusli Prihatevy menyampaikan berdasarkan hasil rapat, Banggar DPRD Kota Bogor meminta pihak RSUD untuk melakukan perhitungan ulang terhadap struktur belanja. Sebab, proyeksi pendapatan diperkirakan akan mengalami penurunan sampai Rp8 miliar di tahun mendatang.
“Kami meminta agar struktur belanja dihitung lagi agar sesuai dengan kebutuhan dan menjawab persoalan yang ada, terutama penyelesaian pembayaran utang,” kata Rusli.
Lebih lanjut, Rusli memastikan bahwa isu pengambil alihan pengelolaan RSUD Kota Bogor tidak akan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sebab, hal tersebut sudah di konfirmasi oleh Komisi IV ke pihak Dinkes Provinsi Jabar.
“Jadi mekanismenya panjang dan rumit. Sehingga pihak Dinkes Jabar memastikan isu tersebut tidak akan ditindaklanjuti,” tutup Rusli.
Dalam sepekan ini, Banggar DPRD Kota Bogor akan menjalani rapat pembahasan KUA-PPAS 2026 dengan seluruh dinas, guna memastikan program yang masuk ke Rencana APBD 2026 sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan RPJMD Kota Bogor.