BOGOR – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menjalani presentasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2026 oleh Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Barat di Gedung Jabar Command Center, Kota Bandung, Jumat (6/11/2026).
Presentasi Monev KIP Tahun 2026 tersebut disampaikan langsung oleh Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim.
Monev ini merupakan tahapan penilaian terhadap komitmen badan publik dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Dalam kegiatan tersebut, KI Jawa Barat yang dipimpin Erwin Kustiman dan Egia Riska Fazrin melakukan verifikasi terhadap kelengkapan layanan PPID Utama dan PPID Pelaksana. Meliputi Daftar Informasi Publik (DIP), regulasi, sarana dan prasarana, hingga inovasi digital berbasis masyarakat, yakni Pasti Tuntas dengan Parhan (Pastikan Status Adminduk Tuntas dengan Kerja Sama Paket Registrasi Hak Anak).
Dalam Monev ini, Pemkot Bogor terus memperkuat ekosistem keterbukaan informasi melalui 154 aplikasi layanan. Salah satunya Bogor Single Window (BSW) sebagai layanan satu pintu (one gate service) untuk mengakses informasi dan pengaduan masyarakat melalui SiBadra.
Pada 2024 dan 2025, Kota Bogor meraih predikat Informatif. Pemkot Bogor optimistis dapat mempertahankan predikat Badan Publik Informatif, sehingga keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban, melainkan strategi untuk membangun kepercayaan publik.
Dedie Rachim menyampaikan bahwa tantangan keterbukaan informasi publik saat ini semakin besar seiring perkembangan teknologi yang begitu cepat. Kondisi tersebut membuat informasi dapat menyebar secara luas dengan cepat.
Untuk itu, Pemkot Bogor terus mendalami berbagai informasi, termasuk keinginan dan harapan masyarakat terhadap pemerintah.
Selain melalui digitalisasi, Pemkot Bogor juga menyediakan desk layanan yang dapat diakses masyarakat secara langsung melalui tatap muka.
“Saat ini capaian Kota Bogor, khususnya terkait keterbukaan informasi publik, sudah baik di tengah tantangan yang luar biasa. Kita membuat desk di 35 perangkat daerah dan dari sana kehadiran tatap muka maupun permohonan informasi publik tidak begitu banyak. Tahun 2026 ini ada 59 permohonan yang langsung mendatangi desk,” ujarnya.
Optimalisasi digitalisasi juga menjadi penting untuk memastikan ketersediaan data dan informasi bagi masyarakat, termasuk bagi mereka yang ingin mengakses layanan pemerintah.
Dari berbagai data dan informasi yang disajikan, sebagian besar masyarakat mengakses informasi berkaitan dengan administrasi kependudukan.
“Kemudian kami dalami apa harapan masyarakat, apa keinginan masyarakat kepada pemerintah. Ternyata dari sekian banyak data informasi yang kita sajikan, masyarakat itu sebenarnya lebih ke urusan-urusan kependudukan, layanan kependudukan,” ujarnya.
Berdasarkan kebutuhan tersebut, Disdukcapil Kota Bogor berfokus meningkatkan pelayanan melalui penyediaan layanan yang dapat diakses masyarakat secara terbuka maupun terbatas.
“Salah satu yang bisa kita identifikasi dari data jumlah masyarakat yang mengakses layanan kependudukan adalah kemudahan atau keinginan untuk memperbaharui data maupun menambah dan merubah data kependudukan,” ujarnya.
Hal tersebut dilatarbelakangi masih adanya masyarakat yang tinggal di Kota Bogor, tetapi secara administrasi kependudukan masih tercatat sebagai warga daerah asal. Selain itu, masih terdapat masyarakat yang belum memperbarui data kependudukannya.
Sebagai contoh, anak yang sudah menikah masih tercatat dalam satu kartu keluarga (KK) bersama orang tua dengan status sebagai pelajar.
“Sehingga dengan adanya optimalisasi kita bisa memastikan data informasi yang dibutuhkan masyarakat bisa tersedia,” ujarnya.
Dalam presentasinya, Dedie Rachim juga menjelaskan perkembangan pembangunan Command Center yang saat ini tengah berlangsung di Kota Bogor. Nantinya, Command Center tersebut akan mengusung konsep layanan kedaruratan serta pusat data dan informasi masyarakat.
“Ini bagian dari informasi yang dikaitkan dengan pusat PPID Kota Bogor, yaitu di Command Center. Ini akan terus dikembangkan fitur-fiturnya. Semua yang sudah kami lakukan Insya Allah tujuan e-government tercapai,” ucapnya.
Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bogor, Ana Ismawati, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bogor, Ganjar Gunawan, Sekretaris Disdukcapil, Mugi Lastono, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Dian Intannia Lesmana, beserta Tim IKP.