BOGOR – Komisi II DPRD Kota Bogor memulai pembahasan KUA-PPAS 2024 dengan menggelar rapat kerja bersama mitra kerja. Dengan kondisi keuangan daerah yang masih minus, Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor, Anita Primasari Mongan, meminta Pemerintah Kota Bogor untuk memaksimalkan sektor pendapatan daerah dari deviden yang diberikan oleh BUMD yang ada.
“Bagi BUMD yang sudah mendapatkan PMP, agar lebih kreatif, inovatif dalam mencari terobosan-terobosan yang dapat lebih meningkatkan PAD dan dalam memberi pelayanan masyarakat yang lebih maksimal,” ujar Anita, Selasa (8/8).
Salah satu BUMD yang menjadi sorotan adalah Perumda Trans Pakuan. Anita menilai langkah-langkah yang diambil oleh Direktur Utama beserta jajarannya perlu diapresiasi karena tren pendapatan positif yang mulai meningkat. Ia berharap, dengan terus berbenah sambil mencari ide-ide baru untuk dapat memajukan Perumda ini dapat sejalan dengan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.
“Dengan tren pendapatan yang positif naik terus perlahan-lahan, memberi rasa optimis bahwa Perumda ini akan maju. Kami harap hal ini bisa ditiru oleh BUMD lainnya,” terangnya.
Tak hanya itu, Anita juga menyinggung soal pendapatan daerah dari sektor pajak daerah yang harus ditingkatkan lagi di 2024. Ia pun meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk kembali menyisir wajib pajak (WP) yang masih menunggak pajak, terutama untuk pajak bumi dan bangunan dan pajak BPHTB.
“Untuk Bapenda agar dapat jemput bola menyisir para pembayar pajak terutama PBB dengan terus berkordinasi dengan baik dengan BPN dan melakukan pendekatan-pendakatan yang baik dengan masyarakat wajib pajak agar memiliki kesadaran untuk turut serta membangun Kota Bogor melalui pembayaran pajak,” tegas Anita.
Terakhir, ia meminta kepada seluruh SKPD Kota Bogor untuk terus saling berkomunikasi dan bersinergi agar target pendapatan dapat tercapai secara maksimal. Sebab jika melihat KUA-PPAS yang disampaikan oleh Wali Kota Bogor, untuk 2024 Pemkot Bogor harus berpedoman kepada sektor pembangunan berkelanjutan yaitu peningkatan ekonomi, membangun sosial budaya masyarakat dan memperhatikan agar tidak merusak lingkungan.
“Dinas dan lembaga seharusnya selalu saling berkordinasi dan bersinergi dalam berbagai hal agar secara aturan tetap aman, secara pelayanan juga tetap baik dan meningkat. Pemakaian anggaran benar-benar tepat sasaran dalam membangun masyarakat dan Kota Bogor agar sejalan dengan pendapatan,” tutupnya.
Sebelumnya, Wali Kota Bogor, Bima Arya menyampaikan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024, pada Rapat Paripurna, Selasa (25/7). Dalam Rancangan KUA-PPAS Tahun 2024 yang diajukan oleh Bima, diketahui Pendapatan Daerah sebesar Rp2,36 triliun, Belanja Daerah sebesar Rp3,29 triliun dan Pembiayaan Daerah sebesar Rp127 miliar.
“Memperhatikan kondisi kekurangan keuangan daerah dengan nilai sebesar minus (-) Rp781 miliar pada KUA PPAS 2024, kami mengajak Pimpinan dan jajaran DPRD Kota Bogor untuk bersama-sama mengkaji kembali Rancangan KUA-PPAS Tahun 2024 ini sehingga perencanaan anggaran yang diajukan bisa secara optimal disusun dan dilaksanakan sesuai ketentuan aturan yang berlaku,” tutupnya.