Barayanews.co.id – Anggota DPRD Kota Bogor, Atty Somaddikarya menilai agenda Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di Kelurahan Babakan Pasar, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor gagal.
Salah satunya lantaran tidak dibukanya ruang komunikasi dua arah antara masyarakat dan pemerintah. “Saya anggap gagal, tidak ada komunikasi dua arah demi menggali informasi dan memberi informasi apa yang di butuhkan masyarakat,” cetusnya.
Seharusnya, lanjut Atty disediakan waktu untuk tanya jawab seputar program dan keluhan serta aspirasi audiens kegiatan.
“Musrembang secara terbuka kepada pemerintah dan legislatif yang hadir mewakili daerah pemilihan (dapil)nya, kemudian pengurus RT dan RW serta tokoh agama dan tokoh masyarakat punya hak bicara memyampaikan unek-uneknya,” bebernya.
“Masing-masing mewakili unsur di forum tersebut, dari eksekutif dan legislatif,” urainya menambahkan.
Menurut politisi Fraksi PDI Perjuangan itu, musrenbang merupakan agenda musyawarah di tingkat kelurahan unyuk diperjuangan di tingkat kecamatan.
“Ada hal-hal yang harus dibahas, kepentingan dan keperulan masyarakat yang sifatnya mendesak menjadi prioritas dengan anggaran terbatas, atau disesuaikan dengan keuangan daerah,” kata dia.
Ia mengkritisi, lantaran masyarakat yang hadir hanya dianggap sebagai penonton, serta menggugurkan amanah perundang-undangan.
“Banyak hal dan informasi yang harus disampaikan kepada masy tapi gagal karena tamu undangan hanya dianggap penonton dan mungkin agenda musrenbang hanya untuk menggugurkan kewajiban atas amanah UU No.25 tahun 2004, PP No.6 tahhn 2006 dan PP No.8/2008 dan Permendagri No.54 tahun 2010, sangat disayangkan,” beber Atty.
Ia menilai, Musrenbang tersebut hanya akan menghasilkan program yang tidak terukur dan terencana. “Sebab tidak ada koreksi yang menghasilkan solusi,” ujar dia.
Disamping itu, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor Tahun 2021, data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kecamatan Bogor Timur dan Bogor Tengah sangat rendah dibanding kecamatan lain dengan berbagai dalih yang merugikan masyarakat di wilayah tersebut.