Barayanews.co.id – Anggota DPRD Kota Bogor, Atty Somaddikarya membeberkan alasan terkait penolakan pembangunan yang kurang relevan pada masa pandemi covid-19 seperti sekarang, terlebih anggaran yang digunakan bersumber dari pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Sebelumnya, pada rapat koordinasi yang digelar bulan lalu, ajuan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor untuk melakukan revitalisasi GOR Pajajaran senilai 762M ditolak DPRD karena dinilai bukan sebuah prioritas.
Namun, Atty Somaddikarya menyetujui ajuan Pemkot Bogor terkait pembangunan atau revitalisasi RSUD blok 1 dan 4 dengan nilai Rp255 M Pemkot Bogor. “Saya setuju jika dialihkan pada pembangunan atau revitalisasi RSUD, sebab ada tujuan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat kota bogor sebanyak 600 – 1.000 orang tenaga baru,” tegasnya.
Dengan begitu, lanjut Atty, RSUD Kota Bogor menjadi rumah sakit yang memiliki alat dan pendukung medis yang lebih canggih dan modern, serta ruang isolasi dan rawat inap lebih banyak dengan pelayanan yang maksimal.
“Dengan pembangunan, RSUD kan jadi rumah sakit yang lebih canggih dengan sarana dan prasarana yang lebih baik, jadi pelayanan bagi masyarakat kota bogor khususnya lebih maksimal,” jelasnya.
Ia juga menuturkan, jika mmungkinkan dan anggarannya memadai, puskesmas di wilayah bisa direvitalisasi. “Puskesmas yang lahannya sudah siap sebagai RSUD kelas D bisa dibangun, dan puskesmas ini bisa dimulai dari cipaku dan mekarwangi dengan tujuan mengurai penumpukan pasien di rsud,” tekannya.
Selain rumah sakit, pembangunan dua jembatan yakni Otista dan Sempur juga turut dikritik. Pasalnya, pembangunan dengan nilai yang fantastis harus dipertimbangkan dan terencana.
“Harus ikut ketentuan yang sesuai dan mengacu pada aturan dan harus jadi pertimbangan jika 2 jembatan dibangun ditahun yg sama dikhawatirkan akan terjadi kemacetan yg semakin parah di sekitar putaran Sistem Satu Arah (SSA),” bebernya.
“Jika harus memilih, saya lebuh setuju jembatan otista. Sebab bisa mengurai kemacetan dan dijadikan jembatan terindah di provinsi Jabar,” kata Atty, menambahkan.
Tak hanya itu, Politisi PDI Perjuangan itu juga menilai rencana penataan Suryakencana pada 2021 terkesan “buang-buang anggaran” sebab, setelah dua tahun sebelumnya, lokasintersebut dilakukan penataan.
Ia lebih setuju hasil pinjaman PEN diperuntukan guna pembangunan 68 kelurahan.
“Dua tahun kemarin sudah menghabiskan anggaran puluhan miliar dilokasi tersebut, utk thn 2021 anggaran puluhan milyar yg semula utk suryakencana dr hasil pinjaman PEN dialihkan ke pembangunan di 68 kelurahan,” jelas dia.
“Agar ada pembangunan dan kegiatan penunjang dalam merangsang pertumbuhan ekonomi di basis Rt/Rw,” kata dia, menambahkan.
Ia menegaskan, pinjaman ini akan dibayar dengan uang yang bersumber dari keringat rakyat sebaiknya digelontorkan 10% dari pinjaman yg diberikan untuk kepentingan rakyat diarus bawah.