BOGOR – PJ Wali Kota Bogor, Hery Antasari, melakukan kunjungan ke Kantor DPRD Kota Bogor dengan agenda silaturahmi sekaligus memperkenalkan diri kepada para pimpinan DPRD Kota Bogor, Senin (30/4/2024).
Kedatangan Hery disambut langsung oleh Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor, Jenal Mutaqin, Wakil Ketua II DPRD Kota Bogor, Dadang Iskandar Danubrata dan Wakil Ketua III DPRD Kota Bogor, M. Rusli Prihatevy yang didampingi oleh Sekwan, Boris Derurasman beserta jajaran.
Selesai melakukan kunjungan, Hery menyampaikan mendapatkan sambutan yang luar biasa dari para pimpinan DPRD Kota Bogor dan telah menyepakati satu hal yakni ingin terus bersinergi untuk membawa Kota Bogor melewati masa transisi dengan baik sampai terpilihnya Wali Kota defitnitif nanti.
“Saya sebagai PJ baru bekerja kurang lebih seminggu, mendapatkan kesan yang luar biasa dari beliau-beliau (Pimpinan DPRD) dan kesepakatannya adalah kita bekerja dengan baik mengantarkan Kota Bogor menuju masa transisi Pilkada dan seterusnya sampai pelantikan,” kata Hery.
Lebih lanjut, Hery mengungkapkan, komunikasi yang selama ini sudah dijalin dengan baik antara Pemerintah Kota Bogor dan DPRD Kota Bogor dibawah kepemimpinan Bima Arya dan Dedie Rachim, akan terus ia lanjutkan. Namun, jika ditemukan masih ada ruang untuk dikembangkan dan disempurnakan, tentunya akan ia lakukan.
“Apa yang sudah baik selama ini dilakukan oleh pemerintah kota di bawah Pak Wali Bima dan Pak Wakil Dedie, saya kira pasti saya lanjutkan. Termasuk bagaimana cara berkomunikasi dengan wakil rakyat, dengan para pimpinan dan anggota DPRD. Kalau ada ruang-ruang penyempurnaan dan peningkatan komunikasi akan saya lakukan,” ungkapnya.
Di lokasi yang sama, Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor, Jenal Mutaqin, menyampaikan apresiasinya atas kedatangan PJ Wali Kota Bogor ke gedung DPRD Kota Bogor.
Ia menilai, Hery memiliki karakter yang sangat cocok untuk menjadi PJ Wali Kota Bogor. Meski baru satu minggu menjabat, Jenal menilai, Hery sudah mampu menguasai isu-isu strategis yang akan dihadapi Kota Bogor kedepannya.
“Tadi kita bincang santai, tapi tadi ada pesan yang strategis yang memang itu menjadi hal yang akan kita pegang selama masa kekosongan definitif wali kota di Bogor ini,” kata pria akrab disapa Kang JM ini.
Ia pun menambahkan bahwa DPRD Kota Bogor bersama dengan PJ Wali Kota Bogor sudah sepakat bahwa banyak regulasi yang menjadi turunan dari pemerintah pusat, harus segera disesuaikan dengan kondisi di daerah.
Karena, menurut JM, setiap rupiah yang dikeluarkan dari APBD Kota Bogor perlu dipertanggungjawabkan dan dilahirkan dari rencana kerja yang sudah matang.
JM memberikan contoh, program yang akan dibahas kedepannya adalah rencana menjadikan Kota Bogor sebagai tuan rumah Porprov 2026, sewa kendaraan listrik untuk pejabat, subsidi Biskita dan lainnya.
“Makanya tadi Pak Pj datang ke kita itu informasinya nyambung dan kita apresiasi. Maka langkah-langkah ke depan, secara teknisnya TAPD, Bappeda, BPKAD, dalam setiap pembahasan DPRD itu harus memang fokus atas informasi-informasi yang memang harus kita selesaikan di tingkat regulasi ataupun peraturan daerah di DPRD Kota Bogor,” pungkasnya.