BOGOR – Dunia pendidikan di Kota Bogor kembali digemparkan atas adanya kasus dugaan pungli yang melibatkan Kepala Sekolah SDN 01 Cibeureum. Terduga pun langsung dicopot dari jabatannya sebagai kepala sekolah, setelah disambangi langsung oleh Wali Kota Bogor, Bima Arya Rabu (13/8).
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Bogor, Devie P. Sultani mengaku merasa miris. Karena belum mereda kasus carut marut Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di tingkat SMP dan SMA sederajat beberapa waktu silam, kini muncul kasus dugaan pungli atau gratifikasi di tingkat SD.
Devie merasa Kota Bogor benar-benar tercoreng oleh kasus yang terjadi di dunia pendidikan. Buruknya sistem pendidikan yang ada di Kota Bogor seakan-akan menggambarkan slogan ‘Anti Pungli’ yang terbentang diatas banner dan terpasang di setiap sekolah yang ada di Kota Bogor hanya ‘lip service’ belaka.
Bukan hanya itu, Kepala Sekolah SDN 01 Cibeureum juga melakukan pemecatan secara sepihak kepada salah satu guru honorer yang mengajar di sana. Adanya abusive of power yang ditunjukkan oleh Kepala Sekolah SDN 01 ini, dinilai oleh Devie sebagai bentuk kegagalan sistem pendidikan di Kota Bogor.
“Menurut saya menjadi PPDB tahun ini adalah yang terburuk dalam perjalanannya selama ini dan ternyata slogan-slogan anti pungli hanya menjadi Lip Service saja,” ujar Devie kepada awak media setelah mengikuti rapat Paripurna di DPRD Kota Bogor.
Sujatmiko, selaku kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor menurut Devie harus bertanggungjawab. Pasalnya, Disdik yang berperan sebagai pembina sekolah-sekolah dan lembaga pendidikan, ternyata tidak bisa memberikan gambaran positif di tahun ini. Sebab, selain kasus gratifikasi, terkuak pula kasus pelecehan yang dilakukan oleh oknum guru SD.
Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh aparat kepolisian, pelaku pelecehan berinisial BBS (30), telah melakukan tindakan bejat itu sejak 2022. Devie pun merasa prihatin kepada para korban. Sekolah yang seharusnya bisa menjadi rumah kedua bagi para siswa, malah menjadi tempat yang menyimpan trauma bagi para korban pelecehan.
“Saya sudah tidak bisa berkata-kata lagi. Intinya kami dari DPRD Kota Bogor siap memberikan perlindungan dan membantu proses pemulihan para korban. Ini merupakan kenyataan pahit yang harus kita telan bahwa sekolah bukan lagi tempat yang aman,” kata Devie.
Predikat Kota Layak Anak yang baru-baru ini disematkan ke Kota Bogor pun kini jadi pertanyaan. Apakah memang benar, Kota Hujan sudah layak untuk anak. Apakah visi misi Kota Ramah Keluarga sudah tercapai di askhir masa jabatan Wali Kota Bima Arya. Devie secara tegas akan mengambil langkah tegas dengan melakukan rapat kerja khusus membahas persoalan sektor pendidikan di Kota Bogor.
“Saya berharap predikat itu seharusnya betul betul dirasakan oleh warga Kota Bogor. Saya sendiri sekarang sudah merasa tidak nyaman dengan kondisi saat ini banyaknya kasus-kasus yang menimpa anak. Tentu kami dari DPRD akan menggunakan fungsi pengawasan kami dengan menggelar rapat kerja khusus membahas hal ini dalam beberapa waktu ke depan,” tegas Devie.
“Dengan adanya kekacauan dan porak porandanya dunia pendidikan, harus ada orang yang bertanggungjawab,” pungkasnya.