BOGOR – Upaya percepatan operasional Fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Refuse Derived Fuel (RDF) di Lulut Nambo kembali dibahas dalam rapat tindak lanjut yang digelar di Ruang Rapat Kalpataru, Lt. 2 Kantor Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Jalan DI. Panjaitan, Jakarta Selatan, Senin (8/9/2025).
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Denny Mulyadi yang hadir dalam rapat tersebut menyampaikan bahwa rapat ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan kerja bersama Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq di Tempat Pengelolaan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Nambo pada bulan lalu.
“Rapat ini merupakan rapat lanjutan dari kunjungan kerja di Nambo, ini tindak lanjutnya masih menunggu kesiapan provinsi. Kita hanya menunggu saja,” ujar Denny.
Ia menyampaikan bahwa ada beberapa kabupaten/kota yang membutuhkan efektivitas dan produktivitas dari kelanjutan Nambo. Untuk itu, ia berharap hasil pembahasan rapat ini dapat ditindaklanjuti lebih cepat oleh pemerintah provinsi.
Lebih lanjut, Denny Mulyadi menjelaskan bahwa untuk kebutuhan Kota Bogor sendiri, saat ini masih tersedia Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Galuga dengan luas 38 hektare, di mana baru sekitar 8 hektare yang digunakan.
“Secara kapasitas, TPA Galuga masih memadai. Namun, alangkah baiknya apabila Nambo bisa produktif dan aktif, tentu akan mengurangi beban kami di Kota Bogor,” tambahnya.