BOGOR – Kota Bogor menjadi satu dari 7 kota/ kabupaten di Indonesia yang dipilih menjadi pilot project dalam dashboard E-Monev Kawasan Tanpa Rokok (KTR).
Hal ini terungkap dalam kegiatan evaluasi kunjungan lapangan (field visit) dashboard E-Monev KTR Kota Bogor yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Syarifah Sofiah bersama perwakilan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) di ruang rapat Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bogor, Jalan Pemuda, Tanah Sareal, Kota Bogor, Selasa (11/04/2023).
Pemilihan tersebut tidak terlepas dari penerapan atau implementasi KTR yang dinilai baik, ditambah regulasi yang mengatur serta dukungan kepala daerah serta yang lainnya. Adapun kota/ kabupaten lainnya adalah Kota Depok, Bali, Kota Bandung dan Kota Metro.
Kepala Seksi Promosi dan Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor, Ika Lastyaningrum menjelaskan, selama ini Dinas Kesehatan rutin melaksanakan e-monev KTR. Ke depan e-monev yang akan dilaksanakan melibatkan para perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor hingga ke tatanannya menggunakan aplikasi E-Monev Dashboard KTR. Kota Bogor bersama 6 kota/kabupaten akan menjadi pendamping bagi daerah lain di Indonesia.
Sekda Kota Bogor, Syarifah Sofiah menyambut baik Kota Bogor dipilih menjadi salah satu dari 7 kota/kabupaten pilot project dashboard E-Monev KTR.
Komitmen implementasi KTR, kebijakan dan pelaksanaan di tingkat perangkat daerah hingga masyarakat kata Sekda, ditunjukkan sejak awal dan diperkuat dengan evaluasi setiap saat serta penambahan kawasan KTR di Kota Bogor.
Inspeksi mendadak atau sidak secara periodik terus dilakukan ke lapangan. Kajian dilaksanakan Pemkot Bogor untuk melihat dampak bagi PAD dari kebijakan penerapan KTR. Atas dasar komitmen tersebut Wali Kota Bogor, Bima Arya diangkat sebagai pimpinan di tingkat Asia Pasifik yang komitmen dalam kawasan tanpa rokok.
“Dengan masuk dalam pilot project akan sangat membantu kita dalam pengawasannya, karena komitmen apapun tanpa implementasinya yang terus menerus. Komitmen yang sudah baik, dalam pelaksanaan bukan berarti tanpa persoalan, kendala yang ada dibutuhkan upaya yang konsisten dan update. Sistem pengawasan harus ketat, tidak cukup hanya aplikasi dan evaluasi. Tidak menutup kemungkinan dashboard e-monev KTR kita integrasikan dengan Si Badra,” kata Syarifah.
Syarifah meminta kelemahan yang ada menjadi bahan masukan untuk perbaikan dan penyempurnaan ke depan, baik sistem maupun implementasinya.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Ketua Tim Kerja Penyakit Paru Kronis dan Gangguan Imunologi Kementerian Kesehatan, Benget Saragih Turnip dan Ridwan Fauzi dari WHO Indonesia.
Benget Saragih menyampaikan bahwa akselerasi dibutuhkan dalam beberapa hal agar dashboard E-Monev KTR bisa dilaksanakan, diantaranya input data secara real time dan verifikasi oleh tenaga verifikator.