BOGOR – Komisi II DPRD Kota Bogor telah selesai menggelar rapat kerja dengan mitra kerja terkait pembahasan APBD 2023. Anggota Komisi II DPRD Kota Bogor, Muaz HD mengungkapkan hasil rapat tersebut, Komisi II DPRD Kota Bogor mendorong agar pada APBD 2023 berpihak kepada Koperasi dan UMKM.
“Tentunya melihat kondisi ekonomi, maka penguatan ekonomi harus juga diberikan porsi anggaran, khususnya kepada Koperasi dan UMKM,” ujar Muaz, Senin (17/10).
Penguatan anggaran untuk Koperasi dan UMKM disebutkan oleh Muaz sebagai bentuk antisipasi terjadinya resesi di 2023 mendatang. Sebab, berdasarkan pengalaman di tahun sebelumnya, saat terjadi resesi maka yang menyelamatkan ekonomi adalah Koperasi dan UMKM.
“Seperti resesi terdahulu yang terjadi, selalu jalan keluarnya UMKM. Maka UMKM ini perlu diperkuat dan kami sudah memiliki perda peberdayaan dan perlindungan UMKM. Maka perda ini harus bisa menjadi payung untuk pemerintah mengalokasikan pengagnggaran untuk mereka,” jelas Muaz.
Tak hanya itu, Muaz juga meminta agar program penguatan ekonomi seperti penyaluran subsidi dan program padat karya bisa dilaksanakan. Namun, khusus program padat karya, Muaz menginginkan adanya program yang bisa menggandeng pihak perempuan khususnya yang single parent.
“Seperti yang kita tahu, padat karya ini kan hanya melibatkan laki-laki saja, maka kami dalam rapat banggar kami ingin padat karya juga untuk ibu-ibu apalagi yang single parent, agar eknomi bisa merata,” tegas Muaz.
Terakhir, Muaz mengingatkan agar BUMD Kota Bogor bisa lebih berinvoasi guna meningkatkan kontribusi terhadap PAD di 2023. Khusus untuk Perumda Pasar Pakuan Jaya, Muaz berharap pasar bisa menjadi magnet bagi para konsumen dan meningkatkan volume usaha dari masaing-masing pedagang.
“Kami menginginkan peran persar bisa meningkatkan volume usaha dari masing-masing pedagang. Sehingga bagaimana caranya pasar menarik bagi para konsumen, termasuk penyediaan sarana pasar digital,” pungkasnya.