BOGOR – Ketua Komisi I DPRD Kota Bogor, Karnain Asyhar, mendesak Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bogor untuk menyelesaikan permasalahan aset yang selama ini menjadi temuan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Terkait masalah aset, kami meminta agar BKAD bergerak cepat menyelesaikan pendataan dan mengevaluasi pengelolaan yang dilakukan oleh pihak ketiga,” kata Karnain dalam rapat kerja dengan BKAD, Selasa (29/10/2024).
Selain itu, Karnain juga memberikan masukan kepada BKAD agar meningkatkan kinerja tim pendataan aset yang saat ini bekerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bogor.
Bahkan jika perlu anggaran insentif bagi tim aset dinaikkan dalam RAPBD 2025 Kota Bogor.
“Kerjasama dengan BPN harus dimaksimalkan bahkan kalau bisa anggaran dinaikkan agar pendataan bisa dilakukan dengan cepat dan masalah aset ini bisa terselesaikan,” ujar Karnain.
Dalam rapat tersebut, Karnain juga meminta BKAD Kota Bogor agar melakukan digitalisasi pendataan aset. Hal tersebut menjadi penting agar data terkait aset-aset di Kota Bogor bisa terbuka dan informasi terkait aset yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga bisa diketahui oleh DPRD dan masyarakat.
Sebab berdasarkan catatan yang ia pegang, saat ini ada 700 sampai 800 aset yang dikerjasamakan pengelolaan dengan pihak ketiga, tetapi hanya memberikan kontribusi ke pendapatan daerah sebesar Rp2 miliar.
“Digitalisasi dan peninjauan kembali atas nilai kerjasama harus dilakukan. Agar aset yang ada bisa maksimal penggunaan dan kontribusinya,” tegas Karnain.
Karnain berharap dirapat selanjutnya antara Komisi I DPRD Kota Bogor dengan BKAD, pihak Pemerintah Kota Bogor bisa membuka data-data aset yang ada, agar bisa dievaluasi oleh Komisi I DPRD Kota Bogor.
“Semoga dipertemuan selanjutnya kita bisa mengevaluasi aset yang ada dengan data yang lebih akurat,” pungkasnya.