BOGOR – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Denny Mulyadi, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mempertahankan capaian Universal Health Coverage (UHC) di Kota Bogor.
Hal tersebut disampaikannya saat Rapat Koordinasi Evaluasi Tim Percepatan UHC Kota Bogor, yang berlangsung di Paseban Naratama, Lantai 2 Gedung Dinas Kesehatan Kota Bogor, Jalan Kesehatan, Kamis (13/11/2025).
Denny Mulyadi menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Wali Kota Bogor tentang Optimalisasi Program JKN serta menjadi forum untuk mengevaluasi capaian UHC Kota Bogor dan menyusun langkah strategis dalam menjaga kesinambungan jaminan kesehatan bagi seluruh warga.
Ia menjelaskan, berdasarkan data per 1 November 2025, capaian UHC Kota Bogor tercatat sebesar 98,76 persen dengan tingkat keaktifan peserta 80,02 persen.
Denny Mulyadi mengungkapkan bahwa penurunan tersebut disebabkan oleh penonaktifan peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK/PBI APBN) oleh Kementerian Sosial (Kemensos), karena tidak terdata dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) atau masuk dalam desil 6.
“Dampaknya, cakupan menurun dan status UHC Non Cut Off Kota Bogor menjadi terganggu. Konsekuensinya tidak ringan. Jika UHC Non Cut Off tidak dapat kita pertahankan, maka warga miskin yang menunggak iuran JKN berpotensi terkendala mengakses layanan kesehatan karena kepesertaan tidak bisa langsung aktif,” jelasnya.
Ia juga memaparkan sejumlah tantangan utama yang perlu menjadi perhatian bersama, mulai dari pemutakhiran DTSEN yang berdampak pada penonaktifan peserta PBI JK APBN, meningkatnya kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) yang berimplikasi pada penonaktifan segmen PPU dan Mandiri, hingga implementasi instruksi Wali Kota yang belum sepenuhnya optimal di lapangan.
Selain itu, masih ditemukan kendala dalam persepsi penilaian kemiskinan antara pemerintah, legislatif, dan masyarakat, pertumbuhan jumlah penduduk yang menambah beban cakupan UHC, serta keterbatasan anggaran yang menuntut strategi pembiayaan lebih inovatif dan tepat sasaran.
“Tantangan utama yang perlu kita kelola bersama antara lain adalah pemutakhiran DTSEN, PHK yang berdampak pada penonaktifan peserta, belum optimalnya implementasi Instruksi Wali Kota, hingga keterbatasan anggaran. Semua ini membutuhkan strategi pembiayaan yang kreatif dan kolaboratif,” ucapnya.
Denny Mulyadi menegaskan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor akan terus berusaha memperkuat capaian UHC Kota Bogor agar tetap di atas 98 persen dengan tingkat keaktifan peserta minimal 80 persen secara berkelanjutan.
Di akhir, ia juga menekankan pentingnya peningkatan validitas data sebagai fondasi dalam kebijakan jaminan kesehatan.
“Validitas data harus terus kita tingkatkan agar tingkat kesalahan tidak tinggi. Dengan data yang akurat, kebijakan dapat lebih tepat sasaran,” tandasnya.