Bupati Merangin, Mashuri dan rombongan melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Kota Bogor. Tujuannya ingin mempelajari sistem Host to Host terkait perizinan dan perpajakan, Rencana Tata Ruang Wilayah dan Persetujuan Bangunan Gedung.
Wali Kota Bogor, Bima Arya menyampaikan, hal paling pertama yang dilakukan dirinya saat resmi menjabat Wali Kota Bogor tahun 2014 adalah merubah atau reformasi sektor perizinan. Bukan tanpa sebab dirinya melakukan hal tersebut, lantaran sering dikeluhkan oleh warga karena tidak mendapat kepastian terkait kepengurusan, mulai dari waktu hingga prosedur pengurusan.
“Jadi kami melihat dalam reformasi birokrasi yang harus diubah yaitu sektor perizinan. Selain itu kami melakukan pembinaan hingga meminta supervisi ke KPK dan Kemenpan RB karena kami sadar bahwa kami tidak bisa sendiri,” kata Bima Arya di Paseban Sri Bima, Balai Kota Bogor, Selasa (19/4/2022).
Untuk lebih menyempurnakan sistem pelayanan publik yang sudah terbangun, perbaikan dan evaluasi senantiasa dilakukan. Salah satunya melalui studi banding ke daerah.
Bahkan khusus untuk membangun Mal Pelayanan Publik (MPP) yang saat ini menjadi rujukan kota-kota di seluruh Indonesia, Pemkot Bogor melakukan studi banding ke Kota Baku, Azerbaijan. Di sana sudah terbangun pelayanan secara digitalisasi dengan berbagai macam aplikasi dan menjadi standar kota-kota di dunia.
“Kami membangun pelayanan publik di salah satu mal di pusat kota, kami sosialisasikan secara masif karena kami khawatir yang datang tidak banyak. Kepada dinas-dinas terkait kami titip sosialisasinya harus maksimal, harus user friendly bagi semua,” katanya.
Mengenai tata ruang, Bima Arya menjelaskan, bagaimana caranya dengan ruang yang saat ini dimaksimalkan penggunaannya. Bagaimana membangun suatu kota berdasarkan pembangkit nilai kelayakan yang clear atau jelas. Yang paling penting adalah identitas Bogor terlihat.
“Saya kalau ditanya. Pak Wali, Kota Bogor mau dibawa kemana? Kita jawab dengan sangat sederhana yaitu Heritage City (kota pusaka), Smart City (kota cerdas) dan Green City (kota hijau), Bogor tidak akan pernah menjadi kota metropolitan,” tegas Bima Arya yang didampingi Kepala Diskominfo, Rahmat Hidayat, Kepala Dinas PUPR, Chusnul Rozaqi, Kepala DPMPTSP, Firdaus, Kepala Bappeda, Rudy Mashudi dan Kepala Bapenda, Deni Hendana.