BOGOR – Anggota DPRD Kota Bogor, Atty Somaddikarya menegaskan bahwa Fraksi PDI Perjuangan akan konsisten dan berkomitmen untuk tegak lurus menolak apapun alasan dan dalih jika Pemerintah Kota (Pemkot) mengajukan Penyertaan Modal Perusahaan (PMP) setelah perubahan nama Perda dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menjadi Perda Perumda Trans Pakuan.
Atty menyatakan Alur PMP Rp 5,5 M yang ditujukan untuk penyehatan perusahaan disinyalir gagal total dan saat ini Perusahaan Transportasi yang tidak memiliki aset bisa disebut sebagai perumda yang sehat dan menjanjikan sebagai perusahaan daerah.
“Perda pendirian suatu perusahaan daerah itu wajib memberi konstribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Kota Bogor bukan malah sebaliknya, PMP yang bersumber dari APBD dimana dihasilkan dari uang pajak dan keringat rakyat menguap tanpa alur yg jelas,” kata Atty.
“Seharusnya APBD bisa dirasakan rakyat langsung dalam 3 hak dasar rakyat dan pembangunan dipinggiran berbasis RT/RW dan di tingkat kelurahan. Seperti yang diamanahkan dalam regulasi yakni 5% dari APBD peruntukan untuk pembangunan sarpras di 68 kelurahan,” tambahnya.
Politisi yang akrab disapa Ceu Atty itu juga mengatakan Fraksi PDI Perjuangan akan berjuang sesuai harapan masyarakat untuk membangun sarana dan prasarana yang sangat dibutuhkan di wilayah.
“Antara lain adanya 68 unit ambulans di Kota Bogor berbasis kelurahan, TPU bagi wilayah yang membutuhkan, pembangunan gedung sekolah SD dan SMP, serta pengadaan pembangunan SMP negeri di tiap kecamatan untuk mempermudah penerimaan siswa didik baru dengan sistem zonasi yang kerap menyulitkan masyarakat miskin dengan kuota penerimaan yang terbatas,” beber Atty.
Selain itu, lanjut Atty, dirinya prihatin lantaran masih tingginya angka pengangguran terlebih di masa pandemi seperti sekarang. Fraksi PDI Perjuangan, kata dia akan berusaha untuk menciptakan lapangan pekerjaan guna mengurangi ketimpangan ekonomi.
“Serta mencegah dan mengurangi angka putus sekolah di usia pelajar yang semakin memprihatikan dan masih banyak balita yang mengalami stunting di Kota Bogor,” tandas Atty.
Atty juga mengatakan, akan terus memperjuangkan kenaikan Biaya Operasional Penyelenggaraan (BOP) Ketua RT, RW, dan LPM serta guru mengaji dan kader posyandu. Ia juga menambahkan, akan membantu memperjuangkan hak para Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk bisa bertahan hidup tanpa mengganggu ketertiban umum.
“Bagaimanapun juga RT, RW dan LPM adalah pejuang rakyat di arus bawah akan terus kita perjuangan untuk kenaikan BOP-nya,” jelasnya.
Sebagaimana diketahui, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perusahaan Umum Daerah Jasa Transportasi Pakuan yang merubah badan hukum Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT) menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Trans Pakuan Kota Bogor, telah disahkan oleh DPRD Kota Bogor pada rapat Paripurna, Kamis (10/3/2022) lalu.
Rapat dihadiri hampir seluruh Anggota DPRD Kota Bogor, namun tak satupun legislator dari partai berlambang banteng yang turut hadir dalam pengesahan rapat tersebut.
“Semua agenda paripurna disetujui oleh fraksi PDI Perjuangan, namun hanya satu yang tidak disetujui yaitu agenda pengesahan Perda Perumda PDJT,” tegas Atty.
Hal tersebut senada dengan yang dikatakan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Bogor, Ence Setiawan. Ia mengatakan anggota fraksinya tak ada satupun menghadiri rapat paripurna pengesahan Perda Trans Pakuan lantaran PDI Perjuangan berpendapat bila sebelum disahkan, PDJT harus menyelesaikan permasalahan sebelumnya.
“Kami bukan menolak pengesahan, tapi meminta untuk diundur hingga PDJT menuntaskan permasalahannya. PDI Perjuangan juga menanti kepastian hukum terhadap kasus PDJT yang saat ini tengah digarap Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor. Jadi sebenarnya hanya itu keinginan kami.” pungkas Ence.