Kota Bogor memiliki kebijakan strategis dalam mendukung penanggulangan kemiskinan. Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor juga memiliki strategi umum dan khusus dalam menekan tingkat kemiskinan.
Hal itu yang dibahas tuntas dalam rapat koordinasi (Rakor) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Bogor Tahun 2022 di Paseban Sri Baduga, Balai Kota, Kamis (11/8/2022). Rapat dipimpin langsung Ketua TKPK Kota Bogor, Dedie A. Rachim.
Dalam pelaksanaan strategi tersebut, Pemkot Bogor berkolaborasi dengan berbagai pihak. Seperti organisasi keagamaan, kader posyandu, perusahaan swasta untuk skema CSR, Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), Organisasi Perempuan dan lembaga kemasyarakatan lainnya.
“Saya melihat emang situasinya tidak baik-baik saja, banyak efek dari Covid-19 kemarin yang kemudian menambah jumlah keluarga miskin di Kota Bogor. Sebetulnya sudah di intervensi melalui PKH, melalui DTKS dan Non DTKS,” kata Ketua TKPK Kota Bogor, Dedie A. Rachim.
Wakil Wali Kota Bogor itu juga mengungkapkan, banyak kategori kemiskinan fisik yang terlihat. Dibuktikan dengan masih banyaknya rumah tidak layak huni. Juga kemiskinan dari sisi mental masyarakatnya itu sendiri.
“Yang tidak terlihat dan justru cukup berbahaya adalah mental, kemiskinan dari mentalnya. Banyak sebetulnya kesempatan, peluang, tetapi karena tidak punya percaya diri, tidak berkeinginan untuk berubah akhirnya tidak mengambil kesempatan yang terbuka itu,” tegas Dedie.
Pemerintah tak berdiam diri, lagi – lagi Dedie mengingatkan beragam intervensi sudah dilakukan. Hal terkecil adalah upaya peningkatan masyarakat pra sejahtera dengan penyisihan anggaran sebesar 7 persen dari total APBD Kota Bogor.
Bicara kemiskinan, sambung Dedie, harus ada upaya yang paling tidak betul-betul terstruktur. Sehingga, jika kemiskinannya terstruktur maka pengentasannya pun harus terstruktur. Dedie ingin segera ada langkah-langkah konkrit.
“Segera ada kontribusi dari masing-masing dinas. Kemudian, dari dinas-dinas yang lain mendorong mentalitas. PR-nya masih banyak. Bukan semata-mata unsur intervensi pemerintah saja, tetapi apapun yang harus kita lakukan. Mentalitas-mentalitas seperti itu harus dibangun di masyarakat Kota Bogor,” kata Dedie.
Di tempat yang sama, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bogor, Rudy Mashudi memaparkan, kota dan kabupaten diminta untuk segera mengkonsolidasikan terkait dengan aktif data kemiskinan, juga hal-hal terkait dengan strategi penanganan kemiskinan.
“Hal ini dikarenakan beberapa daerah menunjukkan angka kemiskinan yang cukup tinggi. Dan perlu kami sampaikan bahwa Jawa Barat ini menjadi salah satu provinsi yang angka kemiskinannya cukup tinggi. Bahkan, kalau kita lihat angka 2021 dan 2022 ada penambahan kota/kabupaten yang mengalami angka kemiskinan ekstrim,” ujar Rudy.
Tahun 2021, Kota/kabupaten kemiskinan ekstrim di Jawa Barat hanya ada 5, sebut saja Kabupaten Karawang, Indramayu, Kabupaten Bandung, Kabupaten Cianjur dan Kuningan.
Kemudian, di 2022 bertambah jadi 17 kota/kabupaten. Kota Bogor tidak termasuk daerah yang masuk daerah angka kemiskinan ekstrim.
“Kemudian, kalau kita lihat data saat ini terlihat bahwa Jawa Barat yang paling kuning pada tahun 2021 adalah termasuk ke dalam angka 16 provinsi terendah angka kemiskinannya cukup tinggi. 2022 Jawa Barat masih cukup tinggi bahkan tadi ada 17 wilayah,” jelasnya.
Jika dilihat grafik dari persentase dan jumlah kemiskinan Kota Bogor sejak 2014 sampai 2021, sejak tahun 2014 hingga 2019 itu selalu menurun. Bahkan di 2014, angka kemiskinan Kota Bogor 7,74 persen, di 2019 turun jadi 5,70 persen.
Namun demikian, pada saat Covid-19 di 2020 dan 2021, dimana akses terkait dengan pekerjaan, akses terkait dengan usaha, hingga terdapat pembatasan-pembatasan akhirnya berpengaruh terhadap angka kemiskinan. Dari studi yang dilakukan, yang paling terdampak adalah sektor non formal.
“Oleh karena itu, maka kita lihat di 2019 ke 2020 ada kenaikan 1,1 persen kemiskinan. Dan 2021 kita belum rocevery. Mudah-mudahan di 2022 ini dengan kondisi yang ada kita recovery dan akan mempengaruhi penurunan angka kemiskinan. Kita ingin angka kemiskinan itu memang dibawah 5 persen dari yang ada saat ini sebesar 7,24 persen,” sebutnya.
Dalam Rakor TKPK Kota Bogor ini diikuti sebanyak kurang lebih 80 peserta. Yang terdiri dari perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bogor, TP PKK Kota Bogor, Akademisi, Badan/Lembaga/Instansi Swasta, dan Pemangku Kepentingan/Stakeholder Penanggulangan Kemiskinan di Kota Bogor.