BOGOR – Tiga lurah, yakni Lurah Tegallega, Lurah Lawang Gintung, dan Lurah Cibuluh, akan mewakili Kota Bogor dalam Anugerah Gapura Sri Baduga, hasil penilaian kelurahan terbaik oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Mereka terpilih dari total enam kelurahan yang masuk kandidat. Selanjutnya, mereka akan beradu gagasan dan program dengan kelurahan terpilih lainnya di 26 kota/kabupaten se-Jawa Barat.
Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, berkesempatan memberikan motivasi dan arahan kepada para kandidat. Ia menegaskan bahwa hal ini bukan hanya berbicara tentang penghargaan semata.
“Ajang ini sangat strategis, menjadi pemicu bagi kelurahan lainnya untuk lebih giat dan aktif lagi dalam melaksanakan berbagai tupoksi yang sudah melekat,” kata Jenal Mutaqin di Ruangan Garden Hall, Green Forest Bogor, Jalan RE. Soemantadiredja No.99 Pamoyanan, Bogor Selatan, Rabu (17/9/2025).
Jenal Mutaqin juga mengajak para lurah dan aparatur wilayah lainnya untuk membangun kota secara bersama-sama. Menurutnya, diperlukan kolaborasi dengan seluruh stakeholder.
Ia menambahkan bahwa tumpuan keberhasilan kota juga berasal dari kinerja kelurahan yang baik, sehingga indikator penilaian anugerah ini menjadi langkah penting.
“Seorang lurah tidak hanya menerima laporan dari bawahan, tetapi harus betul-betul turun, mengidentifikasi permasalahan, merespons, dan mencarikan solusi,” tuturnya.
“Maka saya berharap lomba ini bukan sekadar mencari siapa yang juara atau siapa yang menang, tetapi menegaskan kembali bahwa tugas lurah itu sangat strategis,” sambungnya.
Di tempat yang sama, Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Bogor, Dicky Iman Nugraha, menjelaskan bahwa anugerah ini bertajuk Penilaian Evaluasi Kinerja Kelurahan Tahapan Pemaparan Tahun 2025 Tingkat Kota Bogor.
“Penilaian ini memiliki sedikit perbedaan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Evaluasi kinerja kelurahan tahun ini bertransformasi menjadi Anugerah Gapura Sri Baduga dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” papar Dicky.
Tak hanya judulnya yang berubah, substansi penilaiannya pun ikut berbeda. Mulai dari penilaian administrasi, pemaparan, hingga verifikasi lapangan sepenuhnya dimonitor oleh provinsi.
Dicky juga menjelaskan, ada beberapa indikator penilaian, di mana Anugerah Gapura Sri Baduga mengimplementasikan standar pelayanan minimum.
Di dalamnya mencakup urusan sosial, pendidikan, kesehatan, ketenteraman dan ketertiban umum, pekerjaan umum, serta perumahan dan permukiman.
“Pemprov ingin benar-benar menggali bagaimana hak-hak dasar warga negara dapat dipenuhi oleh pemerintah kota/kabupaten, tentu melalui kinerja kelurahan,” pungkasnya.