BOGOR – Komisi II DPRD Kota Bogor mendesak Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk lebih agresif mengejar piutang pajak dari para penunggak besar demi mengatasi defisit fiskal daerah.
Dorongan tersebut disampaikan saat Komisi II DPRD Kota Bogor melakukan kunjungan ke Bapenda Kota Bogor, Rabu (30/9/2026).
Kunjungan itu sekaligus menjadi bagian dari pendampingan DPRD dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah dalam tiga bulan terakhir tahun anggaran 2026.
Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor, Achmad Rifki Alaydrus mengatakan, pihaknya memberikan dukungan kepada Bapenda untuk mengoptimalkan berbagai potensi pendapatan yang masih dapat dikejar.
“Intinya, dalam hal ini kita tidak seperti anggapan masyarakat banyak, tumpul ke atas, tajam ke bawah. Jadi, dalam hal ini kita mengejar wajib pajak yang besar-besar,” ujar Rifki.
Menurutnya, Komisi II bersama Bapenda tengah mengecek data wajib pajak yang memiliki potensi peningkatan penerimaan. Langkah tersebut dilakukan untuk membantu menutup ruang defisit fiskal Kota Bogor yang saat ini berada di kisaran Rp60 miliar.
Rifki menyebut, berdasarkan data Bapenda, total piutang pajak yang belum tertagih mencapai sekitar Rp644 miliar.
Piutang tersebut berasal dari berbagai sektor pajak, di antaranya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) hotel, restoran dan kafe, pajak air tanah, hingga sektor kelistrikan.
“Komisi II juga ditugaskan oleh Badan Anggaran untuk bisa membersamai Bapak Bapenda dalam peningkatan tren positif pendapatan di tahun ini,” tambahnya.
Ia menegaskan, upaya penagihan tersebut diarahkan kepada wajib pajak yang memiliki tunggakan besar, terutama pelaku usaha, bukan masyarakat kecil yang tengah menghadapi kesulitan ekonomi.
Hal senada disampaikan Sekretaris Komisi II DPRD Kota Bogor, Mochamad Benninu Argoebie.
Ia mengatakan, Bapenda saat ini lebih memfokuskan penagihan kepada wajib pajak usaha yang memiliki piutang besar.
“Bapenda tidak mengejar masyarakat yang memang hari ini kita tahu kondisi ekonominya sangat sulit. Malah karena itu, ada yang utang-utang besar sekitar Rp600 miliar dari penunggak-penunggak pajak yang melakukan kegiatan usaha. Ini sekarang menjadi konsentrasi utamanya,” jelas Benninu.
Sementara itu, Kepala Bapenda Kota Bogor Abdul Wahid mengatakan, dukungan Komisi II menjadi penyemangat bagi jajarannya untuk terus meningkatkan pendapatan daerah.
Ia menjelaskan, piutang pajak yang saat ini sedang diinventarisasi Bapenda mencapai lebih dari Rp600 miliar dan terakumulasi sejak 2013 hingga 2026.
Meski demikian, hingga September 2026 Bapenda telah berhasil menagih sekitar Rp50 miliar dari total piutang tersebut. Salah satu strategi yang dilakukan yakni operasi sisir PBB-P2 di 68 kelurahan.
Dalam 20 hari pelaksanaan, penerimaan dari kegiatan tersebut telah mencapai sekitar Rp10 miliar atau rata-rata Rp400 juta hingga Rp500 juta per hari.
Bapenda juga menggandeng camat, lurah, kader, pengurus RT/RW serta LPM untuk melakukan pendataan terhadap potensi wajib pajak baru. Untuk wajib pajak dengan tunggakan besar, Bapenda menggandeng Kejaksaan Negeri Kota Bogor.
Wahid menyebut terdapat sedikitnya lima wajib pajak dengan nilai piutang signifikan, di antaranya GNA sekitar Rp20 miliar, PT Pangrango sekitar Rp2,5 miliar, serta PT Panca Karya sekitar Rp11 miliar, dengan total kelimanya mencapai sekitar Rp55 miliar.
Selain itu, penagihan juga menyasar sektor hotel seperti Hotel Pangrango, Hotel Sahira, dan Hotel Ono, serta restoran seperti KFC yang dari total piutang Rp8 miliar telah dibayarkan sekitar Rp6 miliar hingga Rp7 miliar.
Wahid menegaskan, wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya dapat dikenakan sanksi denda administrasi hingga penutupan usaha dan pencabutan izin. Bapenda juga berencana melantik jurusita pada Oktober 2026 untuk melakukan penagihan serta penyitaan bertahap.
Di sisi lain, Bapenda memberikan relaksasi berupa diskon PBB-P2 hingga 25 persen, penghapusan denda 100 persen saat Hari Jadi Bogor, serta pengurangan denda piutang sebesar 50 persen pada tiga bulan terakhir 2026 guna menstimulus kepatuhan wajib pajak.
Dengan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2026 yang ditetapkan sekitar Rp1,4 triliun dan meningkat menjadi sekitar Rp2 triliun pada 2027, Abdul berharap langkah optimalisasi ini berjalan sukses.
“Bagaimana caranya pendapatan daerah meningkat. PAD meningkat, pembangunan pun insyaAllah akan baik. Tapi ketika PAD ini stagnan ataupun tidak tercapai, program pimpinan Wali Kota Bogor khususnya akan sedikit tersendat,” pungkas Wahid.