Barayanews.co.id – Anggota DPRD Kota Bogor Atty Somadikarya angkat bicara terkait, Swab test massal yang digelar Dinas Kesehatan (Dinkes) terhadap para Anggota DPRD Kota Bogor di GOR Pajajaran pada Selasa (12/5/20) bukan permintaan dewan.
Ini merupakan buntut dari adanya satu orang staf sekretariat dewan yang positif corona.
Hal itu terjadi selepas mengikuti kegiatan Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Kota Bogor pada maret lalu, dimana terdapat salah satu pesertanya yang dinyatakan positif dan meninggal dunia.
Berdasarkan hal tersebut, maka dilakukanlah tracking dengan rapid test terhadap 20 pegawai Setwan. Hasilnya, ada 3 orang yang hasilnya reaktif dan dilakukan swab test pada senin lalu, termasuk mengikutkan 30 pegawai lain yang pernah kontak dengan tiga pegawai ini.
Atty juga mengatakan tak ikut dalam Rapid Test gratis tersebut. “Saya gak ikut test,” katanya, Rabu (13/5/20).
Politisi PDI Perjuangan juga menjelaskan teknis test swab sejak awal yang ditujukan kepada para anggota legislatif. Ia mengeluhkan legislatif yang kerap dijadikan kambing hitam.
“Undangannya dari awal tidak diambil DPRD karena diberikan kepada petugas medis, ASN yg dibagi atas klaster secara gratis. Ketika DPRD dapat fasilitas gratis menjadi korban, dimana wakil rakyat selalu bersentuhan dengan masyarakat dan banyak tamu yang datang,” bebernya.
“Bahkan kekhawatiran untuk menerima masyarakat dengan segala keluhan pun tidak kami hiraukan. Kami tetap menerimanya dengan segala resiko, sebab tidak tahu pasti siapa diantara tamu atau tuan rumah yang sudah terinfeksi covid 19,” tambah dia.
Ia juga mengkritisi soal fasilitas gratis yang digelar untuk eksekutif. “Nah, harus dipastikan anggota DPRD itu dalam keadaan sehat, jika ada ada fasilitas untuk eksekutif test gratis kenapa tidak boleh untuk legislatif dengan tujuan untuk kesehatan bersma?,” cetusnya.
Ia juga merasa prihatin, lantaran selalu lembaga DPRD yang jadi sorotan. “Harusnya, langsung ke personalnya, tidak semua anggota DPRD ambil dan hadir pada saat test swab gratis dengan alasan masing-masing memiliki agenda. Akan tetapi bagi yang mengikuti test, tidak masalah. Sebab, anggarannya juga bukan bersumber dari APBD, melainkan dari provinsi,” ujarnya.