BOGOR – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Musrenbang RPJMD) 2025–2029 dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2026 di Mulia Grand Ballroom Lt. PL Bigland Bogor Hotel, Jl. Malabar No. 1B, Tegallega, Kec. Bogor Tengah, Kamis (17/4/2025).
Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim mengatakan bahwa Musrenbang RPJMD 2025–2029 dan RKPD 2026 ini menjadi jembatan untuk mewujudkan harapan dan impian masyarakat Kota Bogor.
Dedie Rachim menyebutkan bahwa kombinasi kedua dokumen tersebut merupakan upaya penyelarasan antara visi, misi, dan janji politik Wali Kota dan Wakilnya dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) sebelumnya.
Selanjutnya, hal ini dirumuskan dan diperkuat melalui langkah-langkah teknis untuk memastikan kesesuaian antara visi, misi, dan janji politik dengan hasil musrenbang berjenjang dari tingkat kelurahan, kecamatan hingga kota.
“Ini adalah forumnya. Jadi insyaallah dari puluhan ribu usulan, ada kurang lebih 1.400 usulan yang akan diikhtiarkan untuk diwujudkan. Artinya, kita coba menentukan prioritas mana saja yang paling mungkin diimplementasikan dalam waktu yang tidak terlalu lama, terutama dalam program strategis daerah sebanyak sepuluh kegiatan,” tutur Dedie Rachim.
Dedie Rachim menegaskan bahwa Pemkot Bogor ingin mempercepat realisasi program-program quick win agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat.
Program tersebut antara lain mencakup penyelamatan ruang milik jalan, revitalisasi PJU, serta penanganan persampahan dan kebersihan.
Terkait longsor di Jalan Saleh Danasasmita, Kelurahan Batutulis, Kecamatan Bogor Selatan, Dedie Rachim menyebutkan bahwa hal tersebut tidak termasuk dalam rencana strategis daerah karena merupakan akibat bencana. Namun, penanganannya tetap menjadi prioritas dalam konteks kebencanaan.
Sebelumnya, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Hanafi, menegaskan bahwa RPJMD harus selaras dengan kebijakan pemerintah pusat.
“Ada keterkaitan visi dengan Nawa Cita Presiden RI, seperti Bogor Cerdas, Bogor Sehat, serta Bogor Sejahtera dan Bogor Lancar. Selain itu, ada juga keterkaitan dengan Jabar Istimewa,” ujar Hanafi.
Sementara itu, Kepala Bapperida Kota Bogor, Rudy Mashudi dalam laporannya menyampaikan tahun 2025 adalah tahun tsunami perencanaan karena ada empat dokumen perencanaan yang harus diselesaikan. “Mulai dari efisiensi dan realokasi APBD 2025, perubahan APBD 2025, RKPD 2026, sampai RPJMD 2025-2029,” ungkapnya. Rudy juga menyebut pelaksanaan Musrenbang adalah bagian dari proses panjang penyusunan RPJMD 2025-2029 yang telah dimulai awal Januari 2025. “Kami telah menyelenggarakan 12 kali konsultasi publik dan kami menargetkan di minggu ke tiga Agustus, Perda RPJMD dapat ditetapkan,” katanya.
Turut hadir Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin; Ketua DPRD Kota Bogor, Adityawarman Adil, serta perwakilan Forkopimda Kota Bogor.