BOGOR – Diberhentikannya sementara operasional Biskita Trans Pakuan yang telah mengaspal lebih dari satu bulan di Kota Bogor menuai kontroversi. Pasalnya, pihak DPRD Kota Bogor mempertanyakan dasar distopnya angkutan pengangkut massal pengganti angkot tersebut.
Anggota fraksi PDI Perjuangan, Atty Somaddikara pun angkat bicara dengan pernyataan Wali Kota Bogor di media massa baru-baru ini.
“Jangankan wali kota yang kaget, saya sendiri sebagai anggota DPRD ikut kaget, dan mungkin sebagian masyarakat kota bogor juga ikut kaget,” katanya.
Politisi yang akrab disapa Ceu Atty itu mengatakan seharusnya Wali Kota Bogor memberikan peryataan berdasarkan bukti secara tertulis dari Kemenhub melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Wali Kota jangan hanya sekedar menerima informasi secara lisan, karena distopnya biskita memiliki dampak terganggunya sarana angkutan umum bagi masyarakat Kota Bogor untuk betaktifitas,” katanya.
Lebih lanjut Atty menambahkan, agar informasi akurat dan tidak terjadi simpang siur, ia akan meminta unsur pimpinan DPRD Kota Bogor untuk segera mengundang Wali Kota Bogor dan Dirut PDJT untuk memberi penjelasan terkait pemberhentian operasional Biskita secara mendadak.
“Semoga rapat konsultasi dan konfirmasi atas persoalan ini untuk segera diagendakan, agar alasan dan kendala yang terjadi sebenarnya dapat diketahui. Selain itu juga sebagai dasar keterbukaan informasi publik bagi masyarakat Kota Bogor,” tuturnya.
Sebelumnya, Wali Kota Bogor, Bima Arya menyayangkan dengan adanya jeda operasional pada layanan Biskita Trans Pakuan yang dilakukan Kementerian Perhubungan melalui BPTJ per 1 Januari 2021 sampai paling lama satu bulan ke depan.
Penghentian sementara operasional ini tidak hanya terjadi di Kota Bogor, tapi juga di lebih dari 30 daerah yang mengoperasikan layanan sejenis dari Kemenhub. Alasannya, lantaran adanya penyesuaian mekanisme pengadaan barang/jasa dari pelelangan umum menjadi pengadaan melalui e-catalog. Selain itu, BPTJ mengaku sedang mengusulkan kontrak tahun jamak kepada Kementerian Keuangan untuk memberikan iklim investasi yang lebih menarik bagi operator sekaligus memberikan jaminan layanan jangka panjang.
“Kami terus terang kaget karena ini terjadi sangat mendadak dan merugikan konsumen, termasuk Pemkot. Karena itu saya mewakili seluruh kota di Indonesia yang saat ini juga kaget dengan kebijakan yang sangat cepat dan tidak diantisipasi, kami memberikan catatan khusus agar Dirjen Hubdar untuk memperbaiki proses perencanaan ini, kami sangat menyesalkan mengapa hal ini terjadi secara mendadak,” ungkap Bima Arya, kemarin.
Lebih lanjut Bima Arya menjelaskan, sejak diluncurkan awal November 2021, program Biskita Trans Pakuan memiliki load factor (tingkat keterisian penumpang) mencapai 11.600 penumpang per hari.
“Jumlah yang sangat baik, di atas rata-rata pada umumnya. Artinya Biskita ini diterima sebagai opsi transportasi masyarakat Kota Bogor. Pemkot akan terus berkoordinasi dengan BPTJ agar secepatnya Biskita Transpakuan segera mengaspal kembali,” tandasnya.
Sementara itu, Direktur Utama Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT) Kota Bogor Lies Permana Lestari mengatakan, masa jeda operasional ini akan dimanfaatkan PDJT untuk melakukan pembenahan dan peningkatan layanan.
“12 karyawan dan 109 pramudi di PDJT bisa mengerti. Mereka sudah kami sosialisasikan begitu kami mendengar kabar, di malam itu juga kami sosialisasikan. Kami beritahukan bahwa ini jedanya hanya sementara. Mereka tetap dipekerjakan, mereka dalam posisi standby, karena memang diluar kewenangan PDJT juga,” ungkapnya.