Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Trending
    • Adityawarman Resmikan Job Fair 2025 Kota Bogor
    • Kalapas Bogor Kunjungi DPRD, Minta Dukungan Bangun Lembaga Pemasyarakatan Baru
    • 40 Perusahaan Berpartisipasi dalam Job Fair di Kota Bogor
    • Operasi Kelayakan Angkot, 16 Kendaraan Dikandangkan
    • Banu Bagaskara Minta Pemkot Tuntaskan Penataan Kabel Udara Demi Keamanan dan Keindahan Kota
    • Lindungi Para Pedagang di Pasar, Perumda PPJ Gandeng BRINS Teken Kerjasama Asuransi
    • Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutaqin Tertibkan Kabel Udara, Dorong Estetika Kota Lebih Indah dan Aman
    • Disnaker Kota Bogor Kembali Gelar Job Fair 2025 di Plaza Jambu Dua
    Facebook X (Twitter) Instagram
    BarayaNewsBarayaNews
    • Politik
      • Nasional
      • Internasional
    • Olahraga
      • Sepak Bola
    • Teknologi
      • Gadget
    • Peristiwa
    • Kesehatan
    • Kolom Penulis
    • Kota Bogor
    BarayaNewsBarayaNews
    Home » Meeting » Meeting Antar Kementerian Tentang RPP PPPLH Dimulai, Menteri LHK Siti Nurbaya Targetkan Selesai Bulan Juli
    Lingkungan

    Meeting Antar Kementerian Tentang RPP PPPLH Dimulai, Menteri LHK Siti Nurbaya Targetkan Selesai Bulan Juli

    2 Mei 20243 Mins Read
    Facebook Twitter WhatsApp Telegram
    Share
    Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email Telegram WhatsApp

    JAKARTA – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyelenggarakan Kick Off Meeting Panitia Antar Kementerian (PAK) untuk Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Perencanaan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPPLH) Kamis (2/04/2024). Acara yang digelar di Hotel Pulman Thamrin, Jakarta Pusat, dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar.

    Menteri Siti Nurbaya dalam sambutannya menegaskan pentingnya peran semua pihak dalam menyusun regulasi yang efektif untuk menjaga lingkungan hidup Indonesia. Dia mempertegas bahwa tujuan utama adalah menciptakan lingkungan yang sehat bagi masyarakat serta menjaga keseimbangan alam dan kesejahteraan masyarakat secara umum.

    Rencana penyusunan RPP PPPLH ini merupakan tindak lanjut dari mandat yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009. Namun, Menteri Siti Nurbaya mengakui bahwa proses penyusunan tidaklah mudah mengingat kompleksitas dan beratnya muatan materi yang harus dipertimbangkan. Ia juga mencatat bahwa sejak awal, pada tahun 2015-2016, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan telah menghadapi tantangan besar dalam menyusun aturan yang komprehensif.

    “Maka munculah PP tentang instrumen ekonomi lingkungan yaitu PP nomor 46 tahun 2017 itupun resistensi yang dihadapi cukup tinggi karena kita mengatur instrumen ekonomi lingkungan,” ujarnya.

    “Saya sangat paham sejak tahun 2009, sejak hadirnya undang undang tentang PPPLH ini sungguh tidak mudah untuk bisa dirangkum secara menyeluruh. Pendekatan operasional untuk bisa dilaksanakannya undang undang no 32 tersebut dalam bentuk aturan pelaksanaan yang komperhensif pada kenyataannya kita hadapi substansi yang sangat luas dan berat serta kompleks,” tambah Siti Nurbaya.

    Dalam konteks ini, Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Hanif Faisol Nurofiq, menambahkan bahwa RPP PPPLH menjadi penting sebagai panduan dalam pengelolaan sumber daya alam, mengingat melibatkan hampir seluruh sektor. Ia mengungkapkan bahwa mandat ini telah diminta sejak tahun 2009 melalui UU 32, yang menegaskan pentingnya RPP PPPLH sebagai bagian dari rencana pembangunan jangka panjang dan menengah.

    “Sebetulnya mandat ini telah diminta sejak tahun 2009 melalui UU 32 pada pasal 10, dimana rencana pembangunan rencana panjang dan menengah itu wajib diisi dengan RPP PPLH ini,” kata Hanif Faisol.

    Menargetkan selesai pada bulan Juni atau Juli, Menteri Siti Nurbaya menekankan urgensi dari proses penyusunan RPP PPPLH ini sebagai tanggapan atas kebutuhan mendesak. Dalam hal ini, partisipasi aktif dari semua pihak diharapkan, mengingat momen krusial yang dihadapi, terutama dengan berakhirnya masa pemerintahan dan belum adanya RPP PPPLH hingga saat ini.

    “Lima fokus area ini menjadi hal yang sangat penting untuk diberikan arah bagaimana perencanaan, perlindungan dan pengelolaannya sehingga tujuan keberlanjutan proses, kemudian keselamatan mutu hidup tetap terjaga,” terangnya.

    RPP PPPLH ini juga diharapkan dapat memberikan arah dalam pengelolaan sumber daya alam, terutama dalam lima sektor utama, yaitu air, lahan, keanekaragaman hayati, laut, dan udara. Dengan adanya RPP ini, diharapkan seluruh kementerian memiliki panduan yang jelas dalam menjalankan pengelolaan sumber daya alamnya, dengan batasan yang diberikan berdasarkan kekayaan alam di setiap pulau di Indonesia.

    “Jadi ini nanti akan diturunkan ke masing masing. Tadi Ibu Menteri sudah memberikan batasan batasan per pulau seperti Indonesia bagian timur memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi dan saat ini kondisi alamnya masih cukup besar,” pungkasnya.

    Dengan demikian, penyusunan RPP PPPLH menjadi langkah penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup Indonesia dan memastikan bahwa tujuan keberlanjutan proses serta keselamatan mutu hidup tetap terjaga.

    Hanif Faisol Nurofiq Siti Nurbaya
    Add A Comment

    Bagaimana Pendapat Anda?Batalkan balasan

    Berita Lainnya
    Kota Bogor

    Rusli Prihatevy Sebut Dokter Rayendra Bagian dari Keluarga Golkar

    18 Agustus 2024
    Bogor

    Kota Bogor Jadi Pilot Project E-Monev KTR

    12 April 2023
    Kesehatan

    Rumah Kontrakan Aceng di Kampung Gudang Hangus Dilalap Api

    13 Desember 2021
    Bencana

    Wali Kota Bogor dan Rektor IPB Antarkan Adzra Nabila ke Peristirahatan Terakhirnya

    17 Oktober 2022
    Kolom Penulis
    Kolom Penulis

    Anak Muda dan Kaderisasi Partai Politik

    5 Januari 2024

    Demokrasi kita dibangun berdasarkan amanat UUD dan berasaskan Pancasila. Disitu jelas bahwa suara kita, aspirasi…

    Pembebasan Biaya Pendidikan, Sesuai Harapan Kah?

    1 Desember 2020
    Dukcapil Family Fest 2023
    Trending
    Bisnis

    Perda Disahkan, Bima Arya : Biskita Trans Pakuan Bisa Disubsidi APBD

    5 April 2022

    Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor bersama Perumda Trans Pakuan dan Kodjari menggelar pres conference…

    Ekonomi

    Dedie Rachim Sampaikan Rancangan KUA-PPAS Tahun 2023

    15 Juli 2022

    Plh. Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim menyampaikan rancangan Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas Plafon…

    Ekonomi

    DPC IWAPI Kota Bogor Terus Dorong Pengembangan UMKM

    30 September 2022

    Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Kota Bogor melakukan audiensi dengan Wali…

    Ekonomi

    Pemkot Bogor Kawal Distribusi Gas 3 Kg

    6 Februari 2025

    BOGOR – Penjabat (Pj) Wali Kota Bogor, Hery Antasari, melakukan inspeksi ke dua pangkalan Liquefied…

    Ekonomi

    Pemkot Bogor Geber Penyerapan APBD 2020

    4 Desember 2020

    Barayanews.co.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melalui Tim Percepatan Penyerapan APBD 2020 segera melakukan rencana…

    Ekonomi

    Reses, Atty Somaddikarya Masih Jaring Persoalan RTLH dan Pendidikan

    19 Mei 2022

    BOGOR – Anggota DPRD Kota Bogor Atty Somadikarya menggelar reses masa sidang ketiga tahun 2022…

    BarayaNews.co.id PT. Kreasi Baraya Mandiri adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang media yang menaungi website portal berita barayanews.co.id untuk menayangkan berita terkini dan terpercaya.
    Laman Kami
    • Kontak
    • Pedoman Media Siber
    • Redaksi
    • Kebijakan Privasi
    • Syarat Karya Tulis
    Tentang Kami

    BarayaNews.co.id

    PT. Kreasi Baraya Mandiri adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang media yang menaungi website portal berita barayanews.co.id untuk menayangkan berita terkini dan terpercaya.

    BarayaNews.co.id
    © 2025 PT Kreasi Baraya Mandiri

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

     

    Memuat Komentar...
     

    Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.