BOGOR – Dewan Pimpinan Cabang Relawan Perjuangan Demokrasi (DPC Repdem) Kota Bogor menyatakan dukungan penuh terhadap sikap PDI Perjuangan yang menolak wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Sikap itu dinilai sebagai konsistensi menjaga kedaulatan rakyat, meski berisiko membuat partai berada pada posisi minoritas politik.
Ketua DPC Repdem Kota Bogor Banu Lesmana Bagaskara mengatakan Pilkada langsung merupakan capaian penting reformasi yang tidak boleh ditarik mundur atas nama efisiensi atau stabilitas politik.
“Pilkada langsung adalah hak rakyat. Mengalihkannya ke DPRD berarti menggeser kedaulatan dari warga ke elite politik,” kata Banu dalam keterangannya, Jumat 9 Januari 2025.
Menurut Banu, PDI Perjuangan menyadari konsekuensi politik dari sikap tersebut, termasuk kemungkinan harus berjalan sendiri di tengah arus dukungan terhadap Pilkada tidak langsung. Namun, ia menilai pilihan itu justru menunjukkan konsistensi ideologis partai.
“Ini jalan sunyi. Tapi dalam sejarahnya, PDI Perjuangan kerap memilih jalan yang tidak ramai ketika yang dipertaruhkan adalah demokrasi dan konstitusi,” ujarnya.
Banu menilai argumen penghematan anggaran tidak cukup kuat untuk mengorbankan partisipasi politik rakyat. Ia menyebut kemunduran demokrasi justru akan menimbulkan ongkos sosial dan politik yang lebih besar dalam jangka panjang.
Repdem Kota Bogor, kata dia, mendorong masyarakat sipil dan kelompok muda untuk ikut mengawasi arah kebijakan demokrasi nasional agar tidak mengalami kemunduran.
“Demokrasi tidak boleh disederhanakan menjadi soal biaya. Ia adalah soal hak, kontrol rakyat, dan masa depan pemerintahan yang akuntabel,” kata Banu.