Pemerintah Daerah Diperbolehkan Anggarkan Pengadaan Set Top Box
BOGOR – Komisi I DPR RI bersama Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) melakukan evaluasi soal migrasi siaran televisi analog ke digital di Hotel Bogor Icon, Kecamatan Tanah Sareal pada Senin (5/12/2022) siang. Dalam hal ini yang utama dibahas adalah isu Set Top Box (STB), pihaknya juga meminta swasta untuk mempercepat distribusi STB dan sangat memperbolehkan apabila pemerintah daerah menganggarkan pembelian STB untuk masyarakat kurang mampu.
Direktur Penyiaran Kementerian Kominfo, Geryantika Kurnia mengatakan dalam rapat ini dibahas soal migrasi siaran analog ke digital, terutama soal isu STB. Dari rapat bersama ini diutarakan secara nasional penyaluran STB yang dilakukan oleh swasta sangat kecil yaitu berkisar 5,3 persen. Sedangkan dari Pemerintah pendistribusian telah mencapai 100 persen.
“Jadi STB gratis ini buat masyarakat miskin ini jumlah totalnya 5,6 juta. Total 5,6 juta ini berasal dari swasta yang memenangkan seleksi atau evaluasi infrastruktur digital. Nah dari komitmen ya, dari grup SCM, Indosiar dan SCTV, komitmen ya sekitar 1,2 juta STB untuk keluarga miskin. Yang kedua, dari MNC grup, RCTI dan Global tv itu sekitar 1,1 juta STB. Kemudian grup Metro, sekitar 700 ribu STB, kemudian grup Trans itu 600 ribu STB. Kemudian RTV 500 ribu STB, Viva 150 ribu STB,” ungkap Geryantika kepada wartawan.
Ia melanjutkan, dari hasil evaluasi hanya 5,3 persen dari swasta, sedangkan sisanya tadi 5,6 total swasta itu 4,3 juta STB. Berarti ada 1,3 juta yang kurang dan itu baru oleh pemerintah. Pemerintah sendiri sudah mendistribusikan STB ini sekitar 1,2 juta STB dan hampir 100 persen.
“Jadi yang dievaluasi itu adalah gimana. Caranya mempercepat agar komitmen STB dari swasta ini terdistribusikan,” terangnya.
Geryantika memaparkan, migrasi analog ke digital ini secara aturan undang undang dilaksanakan 2 November 2022. Itu udah terlaksana pada saat 2 november itu sekitar 230 kabupaten/kota. Kemudian kemarin Alhamdulillah ada 25 kabupaten/kota lagi Bandung dan sekitarnya, kemudian Yogyakarta, Solo dan sekitarnya, Semarang dan sekitarnya, kemudian Batam dan sekitarnya sudah ASO juga.
“Jadi 230 nambah 25 berarti hampir 255 kabupaten/kota yang sudah selesai tadi Komisi I DPR RI minta sebelum di ASO-kan itu distribusi STB ya harus selesai. Kota Bogor ini, termasuk yang sudah ASO tanggal 2 November jadi Jabodetabek itu Jakarta secara keseluruhan kemudian Bogor kemudian Depok, Bekasi dan Tanggerang itu sudah selesai karena distribusi STB ya 479 ribu sudah distribusi semua. Jadi masih ada tersisa dari totalnya itu kita kan luas ada 514 kabupaten/kota. Jadi isunya tadi hanya itu aja sih STB, dan harus segera dilaksanakan,” beber Geryantika.
Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI, Syarief Hasan mengatakan, jadi memang kesiapan pemerintah yang bekerjasama dengan Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) memang perlu untuk lebih ditingkatkan, karena ternyata masih banyak daerah-daerah yang belum mendapatkan STB. Sehingga secara keseluruhan jauh di bawah target, tetapi karena sesuai dengan UU mereka harus melakukan migrasi 02 November 2022.
“Mengingat rendahnya penyaluran secara nasional, merasa untuk memanggil Menteri Kominfo dan para owner LPS untuk mengevaluasi komitmen bagaimana komitmen penyaluran,” tutur Syarief Hasan yang juga Anggota Komisi I DPR RI di Hotel Bogor Icon.
“Karena kalau kita mengikuti data untuk orang miskin yang paling penting, ternyata masih jauh dari harapan kami. Terkait dari swasta masih rendah, rencana akan memanggil menteri dan owner, sedang diagendakan,” pungkas Syarief Hasan.