BOGOR – Dalam rapat koordinasi Panitia Khusus (Pansus) RPJMD Kota Bogor, anggota DPRD Kota Bogor Atty Somaddikarya menegaskan pentingnya sinergi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menurunkan angka kemiskinan secara signifikan. Ia meminta agar program-program yang disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat menjawab janji politik wali kota terpilih dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.
“Kegiatan yang disusun jangan hanya normatif, tapi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat miskin secara konkret. Pastikan anggarannya ada dan tepat sasaran,” tegas Atty.
Beberapa usulan konkret yang disampaikan Atty kepada sejumlah SKPD antara lain untuk Dinas Koperasi dan UMKM Perdagangan dan Perindustrian Bekerja sama dengan Bank Kota Bogor agar memberikan modal usaha kepada pelaku UMKM dengan skema suku bunga hanya 50 persen dari bunga normal. Skema ini diharapkan mampu meningkatkan geliat ekonomi warga prasejahtera.
Sementara itu, Dinas Tenaga Kerja menyusun program padat karya tunai untuk merekrut 5.000 hingga 10.000 masyarakat pengangguran dengan sistem upah harian berbasis RT/RW di setiap kelurahan. Langkah ini ditujukan untuk mendongkrak daya beli masyarakat miskin terhadap kebutuhan pokok.
Selain dua dinas itu, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) juga turut berperan dalam memberikan keringanan atau pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi masyarakat miskin yang memiliki tagihan di bawah Rp100.000, khususnya bagi yang memiliki tanah dan bangunan dengan luas terbatas.
Atty juga mengusulkan agar Dinas Sosial turut mengoptimalkan penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) daerah yang berisi 19 parameter, serta mengintegrasikannya ke seluruh OPD. Hal ini bertujuan agar pemerintah kota bisa memberikan bantuan berdasarkan kearifan lokal kepada warga miskin yang tidak tercakup dalam Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian Sosial.
Politisi PDI Perjuangan itu menekankan bahwa anggaran untuk program padat karya tunai seharusnya sudah tersedia di masing-masing pos anggaran OPD. Dengan pemanfaatan yang tepat. Menurutnya, program ini diyakini dapat menyerap tenaga kerja secara maksimal sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat miskin yang belum memiliki sumber penghasilan tetap.
“Semua harus berbasis kebutuhan nyata rakyat. Kita tidak bisa hanya beretorika sementara rakyat makin sulit bergelut dengan kebutuhan yang berbanding terbalik dengan penghasilannya,” pungkasnya.