BOGOR – Anggota DPRD Kota Bogor, Banu Lesamana Bagaskara, menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Cibadak. Dalam forum tersebut, politisi muda PDI Perjuangan itu memaparkan pandangan DPRD terkait sejumlah persoalan krusial di wilayah, salah satunya menyangkut transportasi publik.
Menurut Banu, hingga saat ini kebutuhan masyarakat terhadap transportasi publik yang layak dan terjangkau belum sepenuhnya terpenuhi oleh Pemerintah Kota Bogor. Ia menilai kebijakan transportasi seharusnya lebih berpihak pada kebutuhan masyarakat, khususnya kalangan menengah ke bawah, bukan justru mendorong ketergantungan pada kendaraan pribadi.
“Transportasi publik seharusnya menjadi solusi utama mobilitas masyarakat. Tapi yang terjadi hari ini, masyarakat justru dipaksa membeli kendaraan pribadi, bukan karena mampu, melainkan karena kebutuhan,” ujar Banu.
Ia menegaskan, kondisi tersebut menunjukkan kegagalan pemerintah dalam menyediakan akses transportasi yang fleksibel dan terjangkau bagi warga yang harus beraktivitas setiap hari. Dampaknya, kata Banu, beban ekonomi masyarakat semakin berat akibat cicilan kendaraan pribadi.
“Akibatnya ekonomi keluarga terjepit. Penghasilan habis untuk cicilan, kebutuhan pokok tidak terpenuhi. Bahkan data cicilan ini berdampak pada penilaian bantuan sosial dalam DTSEN, sehingga ada masyarakat yang akhirnya kehilangan bantuan,” jelasnya.
Banu menyebut situasi ini menempatkan masyarakat dalam posisi dilematis, terjebak dalam sistem ekonomi yang belum diiringi solusi kebijakan transportasi yang berpihak pada rakyat.
Ia berharap pandangan tersebut dapat menjadi perhatian serius bagi pihak eksekutif agar segera dirumuskan langkah konkret. “Kami di DPRD siap mengawal dari sisi fungsi legislasi, penganggaran, hingga pengawasan, agar persoalan ini bisa dicarikan jalan keluar,” tegasnya.