BOGOR – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kota Bogor menggelar kunjungan silaturahmi dan koordinasi dengan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Bogor, Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Bogor, serta Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor, pada Rabu, 16 Juli 2025 siang.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan tidak ada anak-anak dari kalangan masyarakat kurang mampu yang putus sekolah, serta memperkuat sinergi dengan lembaga pendidikan dalam rangka pemerataan akses pendidikan di Kota Bogor.
Kunjungan diawali ke Kantor PGRI Kota Bogor, dilanjutkan ke Kantor Disdik Kota Bogor yang juga menjadi lokasi sekretariat BMPS.
Ketua Fraksi PAN DPRD Kota Bogor, Safrudin Bima menyampaikan, pihaknya ingin membuka ruang dialog dan solusi agar setiap siswa baru, khususnya dari kalangan kurang mampu, tetap bisa melanjutkan pendidikan.
“BMPS dan PGRI menaungi banyak lembaga pendidikan swasta. Kami berdialog dan mengajak mereka membuka ruang kemudahan bagi masyarakat tidak mampu, sambil mendengarkan langsung berbagai tantangan yang dihadapi sekolah swasta,” ujar Safrudin.
Ia menambahkan, Fraksi PAN juga akan melakukan pengecekan ke lapangan untuk memastikan kondisi riil, serta mendengar langsung keluhan yang disampaikan dalam pengelolaan sekolah.
“Intinya, jangan sampai ada warga yang tidak bisa sekolah hanya karena masalah biaya. BMPS dan PGRI punya peran penting, karena mereka punya yayasan dan sekolah sendiri,” jelasnya.
Sementara itu, Bendahara Fraksi PAN, Hj. Hakanna menegaskan bahwa semua masukan yang diterima akan menjadi perhatian serius dan bahan dorongan kepada Pemerintah Kota Bogor agar bisa direalisasikan.
“Kami mendorong agar tidak ada anak yang putus sekolah. Salah satu usulannya tadi adalah membuat klasifikasi penerima manfaat pendidikan agar bantuan tepat sasaran,” ucap Hakanna.
Senada, anggota Fraksi PAN lainnya, Achmad Rifky Alaydrus mengatakan, seluruh anggota Fraksi PAN satu suara dalam memastikan pendidikan adil dan layak untuk seluruh masyarakat Kota Bogor.
“Sekolah secara jumlah sudah mencukupi, tinggal bagaimana pemerintah hadir dalam bentuk subsidi untuk masyarakat kurang mampu. Kami di Komisi IV akan memperjuangkan, dan fraksi akan mendorong regulasi berupa Perda bersama Bapperida,” terangnya.
Sementara itu, Karina Soerbakti, anggota Fraksi PAN lainnya menambahkan bahwa diskusi masih berlangsung dan pihaknya masih terus menggali masukan dari para pengelola sekolah swasta.
“Kami masih bertukar pikiran dan mendalami isu-isu utama pendidikan, karena harus ada kolaborasi dari semua pemangku kepentingan,” pungkas Karina.
Melalui kegiatan ini, Fraksi PAN DPRD Kota Bogor menunjukkan komitmennya dalam mendukung akses pendidikan yang merata dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang kurang mampu.